Bamsoet Sebut Indonesia Terancam Hiperinflasi, Seberapa Parah?

Selasa, 16 Agustus 2022 | 10:42 WIB

Penulis: Triyan Pangastuti | Editor: WBP

URL berhasil di salin.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan pidato pengantar pada sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD di Ruang Rapat Paripurna, Komplek Parlemen, Jakarta, Senin 16 Agustus 2022. (Youtube BPMI Setpres)

Jakarta, Beritasatu.com- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengingatkan kepada pemerintah tetap waspada dan tidak boleh lalai untuk menghadapi ancaman hiperinflasi. Dia memperkirakan inflasi sampai September 2022 bisa tembus mencapai 12%.

"Pada bulan September 2022, kita diprediksi akan menghadapi ancaman hiperinflasi, dengan angka inflasi pada kisaran 10% hingga 12%," kata dia dalam Sidang Tahunan MPR RI, di Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, bahwa per Juli 2022, laju inflasi Indonesia berada di level 4,94 persen dan pada bulan Agustus diprediksi akan meningkat pada kisaran 5 hingga 6 persen.

"Kita tidak boleh lalai. Kenaikan inflasi dapat menjadi ancaman bagi perekonomian nasional," kata dia.

Bamsoet mengatakan, kenaikan inflasi disertai dengan lonjakan harga pangan dan energi, semakin membebani masyarakat yang baru saja bangkit dari pademi Covid-19. Untuk itu, kenaikan inflasi ini perlu diredam oleh pemerintah.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan memperkirakan laju inflasi tahun ini berada di kisaran 3,5% sampai dengan 4,5%. Proyeksi ini mempertimbangkan kenaikan harga komoditas global terutama energi dan pangan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah masih akan terus mewaspadai berbagai perkembangan terkini. Termasuk menstabilkan harga pangan untuk mengantisipasi dampak lonjakan inflasi terhadap harga di tingkat konsumen.

"Ini memang lebih tinggi dari proyeksi awal APBN 2022. Kenaikan ini berpotensi meningkatkan harga komoditas dalam negeri," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu dalam konferensi pers APBN Kita, di Jakarta, Kamis (28/7/2022).

Ia menekankan di tengah meningkatnya ketidakpastian global, instrumen APBN akan tetap hadir menjadi bantalan bagi masyarakat. Tujuannya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional serta daya beli masyarakat. "Dalam konteks ini untuk menjaga daya beli tercermin dari angka inflasi yang relatif terjaga dibandingkan banyak negara lain," tegasnya.

Sementara Bamsoet mengakui pemerintah akan kesulitan mengupayakan tambahan subsidi energi untuk meredam tekanan inflasi akibat kenaikan harga minyak yang sudah terlampau tinggi. Apalagi pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyetujui penambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi senilai Rp 502,4 triliun.