Luhut Akan Batasi Penjualan Mobil Ber-BBM, Ini Alasannya

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan membatasi penjualan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil atau bahan bakar minyak (BBM) guna mempercepat adaptasi penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

Baca Juga: Indonesia Diharapkan Mampu Berperan Jadi Produsen Kendaraan Listrik

"Saya meminta tim teknis yang terdiri dari lintas K/L (kementerian/lembaga) agar menerapkan kebijakan yang setara atau lebih baik dari negara lain, yang sudah lebih dahulu menerapkan kebijakan pembatasan penjualan kendaraan berbahan bakar fosil," kata Luhut Binsar Pandjaitan dikutip dalam akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan seperti dikutip Minggu (11/9/2022).

Dia mengatakan pembatasan penjualan kendaraan berbasis BBM akan mempercepat adopsi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Menurutnya, aturan yang dibuat nantu akan relevan pelaksanaannya karena program percepatan EV adalah komitmen bangsa untuk mengurangi subsidi dan menurunkan emisi karbon lewat transisi energi ramah lingkungan.

Luhut mengatakan selama 1 dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kenaikan cukup pesat. Hal ini berpengaruh pada kenaikan jumlah penggunaan kendaraan bermotor, yang berimplikasi kepada kenaikan subsidi BBM.
"Saya menemukan data yang dihitung industri kendaraan bermotor bahwa rata-rata konsumsi BBM untuk satu unit mobil mencapai 1.500 liter per tahun dan 305 liter per tahun untuk motor. Bisa kita semua bayangkan ketika dua jenis kendaraan ini kebanyakan menggunakan BBM bersubsidi, maka sudah pasti yang terjadi adalah membengkaknya subsidi BBM," kata Luhut.

Atas dasar hal tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi demi meredam kenaikan anggaran subsidi BBM. Salah satunya lewat percepatan adopsi penggunaan EV di Indonesia. "Saya melihat tujuan besar selain untuk mengurangi ketergantungan pemakaian BBM bersubsidi, juga untuk mengurangi emisi CO2 yang ditargetkan dapat turun sebesar 40 juta ton pada 2030 hanya dari program ini. Anggaran subsidi BBM pada akhirnya bisa dialihkan ke sektor-sektor yang lebih bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat," kata Luhut.

Baca Juga: Mobil Listrik, Masa Depan Otomotif Indonesia dan Dunia

Luhut menyadari bahwa upaya ini punya beragam tantangan, mulai masalah perbedaan harga, regulasi, hingga ketersediaan pilihan kendaraan. Untuk itu, pemerintah saat ini sedang merumuskan berbagai kebijakan mengenai pemberian insentif bagi kendaaran listrik roda dua dan roda empat.

"Skema insentif yang akan diberikan masih dihitung bersama agar kita dapat menemukan rumusan terbaik demi mendorong pertumbuhan pangsa pasar yang besar bagi percepatan adopsi kendaraan listrik di tanah air," kata Luhut.