Kendalikan Harga Pangan, Ini Perintah Jokowi kepada Kepala Daerah

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan para kepala daerah berkomunikasi dengan daerah produsen untuk mengendelikan harga pangan, terutama kedelai, cabai, bawang merah dan jagung, 

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan Presiden Jokowi meminta sistem logistik dan transportasi harus terus ditingkatkan sehingga stabilitas harga bisa dikendalikan dengan semaksimal mungkin oleh pemerintah.

"Artinya, kita berharap produktivitas cukup, tetapi harganya dapat tetap dijaga untuk bisa dikendalikan dengan baik," kata Syahrul Yasin Limpo saat memberikan keterangan pers seusai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/9/2022). 

Baca Juga: Genjot Produksi, Jokowi Minta Varietas Kedelai Diperbaiki

Untuk itu, lanjut Syahrul, daerah produsen yang mengalami surplus pangan dapat mengirimkan kelebihan stok pangannya kepada daerah-daerah yang kekurangan atau shortage.

"Dari daerah-daerah produsen yang surplus ke daerah-daerah yang shortage atau yang kurang, ini harus betul-betul dipetakan dengan baik," ujar Syahrul Yasin Limpo.

Menurutnya, langkah tersebut bisa dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, meminta kepala daerah, baik itu bupati, wali kota maupun gubernur untuk melakukan komunikasi perdagangan dengan menggunakan dana-dana yang telah mendapatkan persetujuan menteri dalam negeri. Dana tersebut digunakan agar sistem transportasinya dan lain-lainnya bisa dikendalikan oleh pemerintah.

Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Neraca Produktivitas Pertanian Dijaga

Kedua, kata Syahrul, Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional melakukan intervensi kepada daerah-daerah tertentu yang berskala besar agar betul-betul ada pengendalian-pengendalian harga yang secara maksimal bisa dilakukan.

"Intinya, baik bupati dan gubernur ikut terlibat dalam mengendalikan harga yang ada, karena produksinya cukup. Kemudian tentu saja, kementerian bersama Badan Pangan Nasional yang mengatur neraca-neraca antara daerah bisa sama dengan daerah untuk mengintervensi pada daerah-daerah shortage yang ada, me-mapping-nya, memetakannya dengan baik," jelas Syahrul Yasin Limpo.