UU PDP Disahkan, Konsumen Dinilai Makin Nyaman Bertransaksi Digital

Jakarta, Beritasatu.com – Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) menjadi undang-undang (UU) dinilai bakal berdampak positif untuk perekonomian Indonesia. Transaksi keuangan maupun bisnis secara digital akan menjadi lebih aman dan nyaman.

"Konsumen akan lebih aman dan lebih mau bertransaksi lebih di platform yang menjamin keamanan data mereka. Secara tidak langsung berdampak ke ekonomi melalui konsumsi yang lebih banyak," kata ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda, Selasa (20/9/2022).

Menurut Nailul, meski tidak sepenuhnya terlindungi, jika ada kebocoran, mereka yang dirugikan dapat menuntut pihak ketiga. "Akhirnya menjadi disinsentif bagi pihak ketiga apabila datanya bocor, maka mereka akan memperkuat keamanan data mereka," kata Nailul.

Baca Juga: Kebocoran Data Marak, Otoritas PDP Perlu Orang Kompeten

Kemudian untuk mengawasi proses ini, Nailul mengusulkan agar dibentuk badan pengawas yang independen. "Badan pengawas perlindungan data pribadi seperti wasit yang memutuskan bersalah atau tidaknya pihak ketiga dalam kasus kebocoran data pribadi kita. Jadi, memang perlu wasit yang lebih independen, karena kasus kebocoran juga terjadi di platform milik pemerintah," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan potensi ekonomi digital di indonesia. Nilai ekonomi digital Indonesia juga diprediksi akan mengalami peningkatan hingga dua kali lipat menjadi US$ 146 miliar pada 2025. Untuk itu pemerintah terus berupaya mengakselerasi transformasi digital guna mendukung peningkatan ekonomi digital Indonesia di masa mendatang.

"Mempercepat transformasi digital adalah kunci untuk membuka potensi kita dalam daya saing global dan pembangunan jangka panjang, memberdayakan masyarakat dan bisnis untuk meraih peluang pasar baru, terutama untuk pemulihan pasca pandemi," ungkap Airlangga, Senin (19/9/2022).