Transformasi BUMN, Utang PLN Turun Jadi Rp 407 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan utang PT PLN (Persero) mengalami penyusutan yang signifikan dari semula Rp 500 triliun menjadi Rp 407 triliun.

"Alhamdulillhah, berkat dorongan kami dan pengawasan Komisi VI sekarang utang PT PLN yang tadinya Rp 500 triliun, ketika kita sama-sama mulai melakukan transformasi sekarang utang PLN sudah turun menjadi Rp 407 triliun," ungkap Erick dalam rapat kerja bersama Komisi DPR di Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Baca Juga: Holding PLN Terbentuk, Erick: Energi Listrik untuk Rakyat

Menurut dia, keberhasilan PLN menekan utang tidak lepas dari adanya percepatan pembayaran dan pelunasan yang terjadi selama 3 tahun terakhir sebagai bagian penyehatan arus kas perseroan. Dengan demikian, Erick meyakini PLN siap untuk bertransformasi untuk menghadapi green industry atau kehidupan masyarakat di era digital.

Ditambah, Komisi VI DPR juga telah memberikan lampu hijau untuk memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran (TA) 2023 kepada PLN sebesar Rp 10 triliun.

Erick memastikan bahwa suntikan modal tersebut akan digunakan secara tepat sesuai arahan Komisi VI untuk pemerataan listrik kepada masayrakat yang tertinggal. "Jadi kalau masyarakat di kota mendapat akses listrik luar biasa, industri juga mendapat akses tentu masyarakat desa juga harus mendapat akses sama," ujar Erick.

Apalagi, kata dia, listrik sudah menjadi kebutuhan bukan hanya bagi dunia usaha, tetapi bagi dunia pendidikan sebagai bagian dari proses digitalisasi sekaligus kesejahteraan masyarakat bagi UMKM.

Karena itu, Erick akan memaparkan progres pembentukan holding dan subholding PLN yang terbaru dalam rangka untuk memilah mana Public Service Obligation (PSO) dan mana aksi korporasi (corporate action).

"Kalau ditanya keberpihakan PLN dan pelayanan kepada masyarakat pasti itu menjadi prioritas. Perusahaan sehat pasti harus melayani masyarakat yang membutuhkan. Namun kenapa muncul isu mengenai penghapusan 450 VA, padahal kami dari Kementerian BUMN juga sempat bertanya-tanya dan saya yakin Komisi VI tidak pernah membahas hal ini dan saya yakini itu," beber Erick.

Baca Juga: PLN Pastikan Tidak Ada Penghapusan Daya Listrik 450 VA

Untuk itu, Erick menegaskan bahwa Kementerian BUMN tidak memiliki rencana untuk menghapus daya listrik 450 VA. Sebaliknya, Kementerian BUMN justru mendorong agar listrik bisa terhubung ke desa-desa dan layanannya dapat dinikmati masyarakat yang membutuhkan.

"Jadi, mengenai 450 VA ini saya memastikan tidak ada sama sekali strategi penghapusan. Presiden juga sudah mengumumkan dan membicarakan secara publik bahwa 450 VA ini tidak ada (penghapusan)," tutup Erick.