Pemerintah Hentikan Sementara Uji Coba Distribusi Tertutup Elpiji 3 Kg

Jakarta - Pemerintah menghentikan sementara uji coba distribusi tertutup penyaluran tabung elpiji 3 kilogram (kg) di beberapa kota.

Direktur Pembinaan Hilir Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Umi Asngadah mengatakan, penghentian itu dilakukan menyusul revisi Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Nomor 26 tahun 2011 tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kg.

"Untuk sementara ini berhenti dulu sampai aturannya direvisi. Jadi nanti kalau kita menerapkan biar kuat dasar hukumnya," kata Umi di Jakarta, Kamis (21/02).

Umi menjelaskan, dalam peraturan tersebut tidak dirinci kriteria kelompok masyarakat yang berhak membeli elpiji tabung 3 kg. Peraturan itu hanya menyebutkan, sistem pendistribusian tertutup untuk rumah tangga dan usaha mikro yang terdaftar dengan kartu kendali.

Yang disebut sebagai rumah tangga ialah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas. Mereka dialihkan menggunakan elpiji 3 kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.

Sedangkan yang termasuk usaha mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas. Mereka juga dialihkan menggunakan elpiji 3 kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.

"Kalau kayak di pajak itu kan sudah ada ya (kriterianya), masyarakat dengan penghasilkan di bawah 2 juta boleh tidak bayar pajak penghasilan (PPH). Ini kriteria kayak gitu tidak ada. Jadi harus sempurnakan aturan dulu," paparnya.

Dia berharap revisi peraturan ini segera rampung sehingga program distribusi tertutup dapat direalisasikan di seluruh Indonesia pada tahun 2004.

Vice President LPG & Gas Products Pertamina Gigih Wahyu Hari Irianto sebelumnya mengatakan uji coba distribusi tertutup dilakukan di delapan kota di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam uji coba itu, konsumen rumah tangga dan usaha mikro diberi kartu kendali sebagai tanda pengenal resmi sekaligus alat pengawasan dalam pendistribusian.

Uji coba di sejumlah kota ini diharapkan dapat menemukan model yang tepat untuk sistem pendistribusian elpiji 3 kg bersubsidi yang akan diterapkan secara nasional di tahun-tahun mendatang. Uji coba sistem pendistribusian elpiji 3 kg mempertimbangkan daerah/wilayah yang sering terjadi penyimpangan. ika uji coba dilakukan di daerah/wilayah yang sering terjadi penyimpangan maka akan memberikan banyak temuan kebocoran atau pelanggaran distribusi sehingga hal ini akan menjadi masukan yang bermanfaat dalam memperbaiki dan menyempurnakan sistem distribusi elpiji 3 kg.

Pertamina juga melakukan pendataan ulang tentang pangkalan dan kemampuan menyalurkan elpiji subsidi. Pendataan ini dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan distribusi tertutup, selain menjaga penyaluran tidak melampaui kuota.

Namun menurut Gigih, sistem ini sangat bergantung pada pendataan berbasis teknologi. "Penggunaan teknologi ini menjadi kendala mendasar karena sistem teknologi di sejumlah daerah belum terlalu bagus. Selain itu, belum ada kejelasan biaya akibat penggunaan teknologi ini, akan ditanggung siapa," jelasnya.

Pertamina menyatakan konsumsi elpiji bersubsidi tabung 3 kg meningkat hingga 4,4 juta Metric Ton (MT) pada tahun 2013. Kenaikan itu seiring program konversi minyak tanah ke gas di 10 provinsi yakni 10 provinsi itu yakni Nangroe Aceh Darussalam, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.