Airlangga Hartarto: Inflasi Masih Cukup Terkendali

Senin, 3 Oktober 2022 | 18:11 WIB

Penulis: Herman | Editor: YUD

URL berhasil di salin.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 3 Oktober 2022. (BPMI Setpres)

Jakarta, Beritasatu.com - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, inflasi Indonesia pada September 2022 yang tercatat sebesar 5,95% (YoY) masih cukup terkendali dibandingkan inflasi di berbagai negara yang relatif tinggi. Angka realisasi September ini juga lebih rendah dibandingkan perkiraan awal maupun konsensus Bloomberg yang sebesar 6,00% (YoY).

Menurutnya, masih terkendalinya inflasi September ditopang oleh deflasi harga pangan bergejolak (volatile food) sebesar -0,79% (MtM) berkat extra effortyang dilakukan pemerintah seperti gerakan tanam pangan, operasi pasar dan subsidi ongkos angkut.

"Secara bulanan, inflasi September sebesar 1,17% terutama disumbang oleh kenaikan harga bensin, tarif angkutan, dan solar. Namun demikian, tekanan inflasi masih bisa tertahan oleh penurunan harga aneka komoditas hortikultura seperti bawang merah dan aneka cabai," ungkap Menko Airlangga dalam keterangan resminya, Senin (3/10/2022).

Berdasarkan komponen, inflasi harga diatur pemerintah (administered prices) mengalami inflasi sebesar 6,18% (MtM) sehingga inflasi tahun kalendernya mencapai 11,99% (YtD) dan tingkat inflasi tahun ke tahun sebesar 13,28% (YoY). Bensin memberikan andil sebesar 0,89% sementara solar memberikan andil 0,03%.

Penyesuaian harga BBM tersebut juga mendorong adanya kenaikan harga pada berbagai tarif angkutan seperti tarif angkutan dalam kota (andil inflasi 0,09%), tarif angkutan antar kota (andil inflasi 0,03%), tarif angkutan roda 2 online (andil inflasi 0,02%) dan tarif angkutan roda 4 online (andil inflasi 0,01%).

"Inflasi tarif angkutan diperkirakan masih akan dirasakan pada bulan Oktober, melihat beberapa daerah belum melakukan penyesuaian tarif. Namun diharapkan dampaknya tidak akan terlalu besar, mempertimbangkan daerah mulai dapat menjalankan program pengendalian inflasi termasuk bantuan di sektor transportasi maupun logistik, dari penggunaan dana belanja tidak terduga (BTT) maupun belanja wajib 2% dana transfer umum (DTU)," ujar Menko Airlangga.