Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia (Core) Mohammad Faisal menilai strategi pemerintah untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga rantai pasokan pangan adalah hal yang tepat. Faktor suplai, menurutnya, juga berpengaruh besar dalam kenaikan angka inflasi dibanding permintaan, sehingga perlu penguatan kolaborasi TPIP dan TPID.
“Kalau kemudian pemerintah melakukan usaha untuk kemudian menekan permasalahan dari sisi suplai dengan pengendalian inflasi di nasional dan daerah itu memang salah satu yang harus dilakukan oleh pemerintah,” katanya, Kamis (20/10/2022).
Faisal menilai strategi pemerintah cukup mampu menahan laju inflasi. Hal itu tampak dalam pembacaan data pada September 2022. Dia juga mengatakan pendorong inflasi adalah dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
“Jadi faktor pendorong inflasinya murni karena memang first round efek kenaikan harga BBM bersubsidi, makanya kenanya di inflasi transportasi, karena bahan bakarnya,” ujarnya.
Faisal menyarankan pemerintah agar melihat tingkat keefektifan strategi penurunan inflasi dalam beberapa bulan ke depan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan pengendalian inflasi Indonesia yang cukup baik menjadi salah satu langkah penting bagi penguatan perekonomian nasional.
“Saat ini inflasi berada di level 5,9 persen. Dalam upaya pengendalian inflasi, pemerintah telah melaksanakan sejumlah langkah seperti mendorong kolaborasi antara TPIP dan TPID melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),” tutur ketua umum Partai Golkar tersebut.
Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut akar masalah penyebab inflasi adalah rantai pasokan. Kemenkeu pun turut menggunakan instrumen fiskal untuk mendukung pengendalian inflasi dengan memberikan insentif kepada setiap daerah yang inflasinya lebih rendah dari inflasi nasional.
Saksikan live streaming program-program BTV di sini
Sumber: BeritaSatu.com
