Dari Perdagangan hingga Energi, Ini Daftar Perintah Eksekutif yang Ditandatangani Donald Trump

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah dilantik kembali sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) pada Senin (20/1/2025), Donald Trump langsung mengambil langkah-langkah cepat dengan menandatangani sejumlah perintah eksekutif pada hari pertama masa jabatannya. 

Perintah eksekutif adalah perintah tertulis yang dikeluarkan oleh presiden kepada pemerintah federal yang tidak memerlukan persetujuan kongres.

Dilansir dari Business Standard, Rabu (22/1/2025), beberapa kebijakan utama yang ditandatangani Donald Trump meliputi isu-isu terkait perdagangan, imigrasi, iklim, energi, keberagaman, hingga aplikasi TikTok. Berikut rangkumannya. 

Perdagangan dan Ekonomi
Donald Trump menyatakan niatnya untuk melakukan perombakan besar-besaran dalam kebijakan perdagangan, terutama dengan China. Badan-badan federal akan meninjau kebijakan tarif yang berlaku dengan rencana mengenakan tarif 25% terhadap Kanada dan Meksiko mulai 1 Februari 2025.

Trump juga menandatangani perintah eksekutif untuk menunda pelarangan TikTok selama 75 hari dan mengganti nama Teluk Meksiko menjadi “Teluk Amerika”.

Dalam langkah strategis lainnya, Trump mengusulkan pembentukan "External Revenue Service" untuk memfokuskan pengumpulan tarif, yang diharapkan dapat mendongkrak pendapatan untuk Departemen Keuangan AS. Selain itu, ia juga menangguhkan bantuan luar negeri selama 90 hari dan menetapkan kartel narkoba sebagai organisasi teroris asing.

Kebijakan Imigrasi 
Salah satu prioritas besar pemerintahan Trump adalah reformasi kebijakan imigrasi, dengan 10 perintah eksekutif yang direncanakan untuk menangani isu imigrasi legal dan ilegal. 

Trump mendeklarasikan keadaan darurat nasional di perbatasan selatan, dan berencana untuk meningkatkan keamanan dengan pengerahan pasukan militer, termasuk Garda Nasional. Ia juga melanjutkan pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko dan mengakhiri kebijakan “tangkap dan lepas”.

Perintah eksekutif lainnya berupaya menangguhkan pemukiman kembali pengungsi sementara dan menghentikan aplikasi CBP One yang memfasilitasi migrasi legal. Trump juga menandatangani perintah yang akan membatasi kewarganegaraan bagi anak-anak imigran gelap yang lahir di AS.

Energi dan Iklim
Trump melanjutkan kebijakan pro-energi domestik dengan memperkenalkan langkah-langkah untuk memperluas pengeboran minyak dan gas. Ia menandatangani perintah untuk menarik AS dari Perjanjian Iklim Paris dan menghentikan penyewaan ladang angin besar. Kebijakan ini bertujuan untuk mengisi kembali cadangan minyak strategis dan mengurangi pembatasan pada produksi energi fosil di Alaska.

Kebijakan Sosial dan Budaya
Pemerintahan Trump juga memperkenalkan kebijakan yang hanya mengakui dua jenis kelamin, yang akan berdampak pada dokumen resmi dan peraturan pemerintah. Kebijakan ini mencakup penghentian program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) di lembaga federal dan militer, serta pemisahan fasilitas untuk migran dan korban pemerkosaan berdasarkan jenis kelamin biologis.

Trump juga mengembalikan nama Gunung McKinley di Alaska, yang sebelumnya diubah menjadi Denali, sebagai bentuk penghormatan terhadap “kebesaran Amerika”.

Keamanan Nasional dan Militer
Trump berencana untuk mengembalikan personel militer yang diberhentikan karena menolak vaksinasi Covid-19 dan memberi mereka gaji penuh. Ia juga menyatakan niat untuk merebut kembali kendali Terusan Panama, sebuah pernyataan yang diperkirakan akan memicu kontroversi internasional.

Kebijakan-kebijakan ini mencerminkan langkah-langkah strategis Trump untuk memperkuat posisi Amerika Serikat di berbagai sektor, meskipun beberapa di antaranya diperkirakan akan menghadapi tantangan hukum dan perdebatan politik di dalam negeri dan internasional.

Tenaga Kerja Federal
Trump mengumumkan bahwa tenaga kerja federal akan diperintahkan kembali ke peran berbasis kantor, sementara perekrutan pegawai baru dihentikan, kecuali untuk militer dan sektor-sektor tertentu. Dia juga mengusulkan untuk mengklasifikasikan ulang pegawai federal sebagai pegawai yang ditunjuk secara politis untuk mempermudah pemecatan. 

Selain itu, Departemen Efisiensi Pemerintah (Doge), yang dipimpin oleh Elon Musk, akan memberikan rekomendasi mengenai pemotongan program dan pengeluaran pemerintah.

Pengampunan 
Trump mengeluarkan sekitar 1.500 pengampunan dan meringankan hukuman 14 pendukungnya terkait dengan serangan di Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021. Beberapa orang yang terkait dengan kelompok Proud Boys dan Oath Keepers yang dihukum karena konspirasi yang menghasut juga mendapat pengampunan penuh dari Trump.

Kebebasan Berbicara
Trump menandatangani perintah eksekutif untuk melindungi hak kebebasan berbicara warga Amerika dengan menghentikan penyensoran oleh pemerintah federal. 

"Kami akan mengembalikan kebebasan berbicara yang telah disalahgunakan," kata Trump di Capitol One Arena, sebelum menandatangani perintah tersebut yang bertujuan untuk menghentikan pembatasan kebebasan berbicara.

Risiko AI
Trump mencabut perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Joe Biden pada 2023, yang bertujuan mengurangi risiko kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) terhadap keamanan nasional, ekonomi, dan kesehatan publik. Kebijakan tersebut sebelumnya mengharuskan pengembang AI untuk berbagi hasil uji keamanan dengan pemerintah AS sebelum merilis teknologi mereka ke publik.

Kebijakan Mobil Listrik dan Pajak Perusahaan
Donald Trump juga mencabut kebijakan yang bertujuan memastikan 50% kendaraan baru yang dijual di AS pada 2030 adalah kendaraan listrik. Dia menghentikan penyaluran dana untuk stasiun pengisian daya kendaraan dan meninjau keringanan pajak untuk kendaraan listrik.

Di bidang pajak perusahaan, Trump menarik AS dari kesepakatan pajak minimum global yang dinegosiasikan oleh pemerintahan Biden dengan lebih dari 140 negara. Trump memerintahkan Departemen Keuangan untuk menyiapkan tindakan perlindungan terhadap negara-negara yang memberlakukan pajak yang merugikan perusahaan-perusahaan Amerika.

Kebijakan Luar Negeri "America First"
Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengarahkan kebijakan luar negeri AS memprioritaskan kepentingan negara dan warganya di atas segalanya. Dalam arahan tersebut, ia menegaskan kebijakan luar negeri AS akan selalu mengutamakan Amerika dan kepentingannya.