Hari Ketiga Konflik Thailand-Kamboja, 33 Orang Tewas

Surin, Beritasatu.com - Konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja kembali memanas dan telah memasuki hari ketiga dengan korban jiwa terus bertambah. Sedikitnya 33 orang tewas dan lebih dari 168.000 warga terpaksa mengungsi akibat baku tembak yang terjadi di wilayah perbatasan kedua negara.

Bentrokan terbaru ini dipicu oleh ledakan ranjau darat yang melukai lima tentara Thailand pada Kamis (24/7/2025) lalu. Sejak itu, pertempuran terus meluas hingga menyasar desa-desa di sepanjang perbatasan yang panjangnya mencapai 800 kilometer.

Kamboja dan Thailand saling menuding sebagai pihak yang memulai serangan dan mengklaim hanya melakukan tindakan balasan.

Saling Tuduh dan Eskalasi di Tengah Tekanan Internasional

Pada Sabtu (26/7/2025) pagi, Kementerian Pertahanan Kamboja menuduh militer Thailand menembakkan lima peluru artileri ke wilayah Provinsi Pursat.

Letnan Jenderal Maly Socheata menyebut aksi tersebut sebagai bentuk agresi yang direncanakan, dan memperingatkan bahwa ketegangan meningkat di Provinsi Koh Kong, di mana kapal-kapal Angkatan Laut Thailand dilaporkan merapat.

Kamboja mencatat tujuh warga sipil dan lima tentara tewas, sementara seorang pria meninggal akibat serangan roket ke sebuah pagoda.

Di sisi lain, pihak Thailand membantah menyerang permukiman warga dan menuding Kamboja menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia.

Militer Thailand juga menuduh pasukan Kamboja melancarkan serangan ke wilayah Provinsi Trat. Pasukan mereka diklaim berhasil memukul mundur serangan tersebut.

Bahkan, peluru artileri dari Kamboja dilaporkan mendarat di perbatasan Laos dan merusak rumah warga, meskipun pemerintah Laos belum memberikan tanggapan resmi.

Krisis Kemanusiaan dan Seruan Perlindungan Warga Sipil

Human Rights Watch (HRW) menyampaikan keprihatinan mendalam atas dampak konflik terhadap warga sipil, terutama anak-anak. Organisasi ini mencatat bahwa lebih dari 852 sekolah dan tujuh rumah sakit di wilayah Thailand ditutup demi alasan keamanan.

Seruan pun dilayangkan kepada Dewan Keamanan PBB dan negara-negara ASEAN untuk menekan kedua pihak agar mematuhi hukum humaniter internasional.

Ketegangan meningkat setelah munculnya laporan penggunaan munisi tandan, senjata yang dilarang secara internasional.

Awalnya dibantah, militer Thailand kemudian menyatakan bahwa senjata tersebut dapat digunakan "jika diperlukan" untuk menargetkan fasilitas militer. HRW mengutuk keras hal ini, terutama karena pertempuran berlangsung di kawasan padat penduduk.

ASEAN dan PBB Dorong Gencatan Senjata

Dalam sidang darurat hari Jumat (25/7/2025), Dewan Keamanan PBB tidak mengeluarkan resolusi, namun seluruh anggotanya menyerukan de-eskalasi. Mereka mendorong agar ASEAN memediasi konflik Thailand-Kamboja yang semakin meruncing.

Malaysia yang tengah menjabat sebagai ketua ASEAN menyatakan kesiapannya untuk menjembatani dialog damai. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bahkan telah menugaskan menteri luar negerinya untuk memulai perundingan.

Thailand mengaku terbuka terhadap usulan tersebut, namun menekankan bahwa Kamboja harus lebih dulu menunjukkan ketulusan dan menghentikan permusuhan.

"Thailand menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan konflik secara damai dan sesuai hukum internasional," ujar Menteri Luar Negeri Thailand, Maris Sangiampongsa, dikutip dari AP News.

Ia mendesak Kamboja agar kembali ke meja perundingan dengan itikad baik.