Mau Diproses Hukum, Thailand Tolak Bebaskan Tentara Kamboja

Bangkok, Beritasatu.com - Militer Thailand menolak permintaan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet untuk segera membebaskan tentara Kamboja yang ditangkap pada Selasa (29/7/2025) dini hari. Pihak Thailand menegaskan bahwa para tentara tersebut harus menjalani proses hukum sesuai peraturan sebelum dipulangkan.

Juru bicara militer Thailand, Winthai Suvaree, menyatakan bahwa para tentara itu dituduh melintasi perbatasan secara ilegal ke wilayah Thailand. “Mereka harus melalui proses hukum sepenuhnya sesuai hukum Thailand,” ujarnya, Rabu (30/7/2025).

Pernyataan serupa juga disampaikan Panglima Angkatan Darat Thailand Wilayah 2, Boonsin Padklang, kepada Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia, Mohammad Nizam Bin Haji Jaffar, dalam pertemuan Selasa. Thailand menegaskan akan bertindak sesuai hukum internasional dan akan memulangkan para tentara setelah proses hukum selesai.

Wakil Menteri Pertahanan Thailand Nattapol Nakpanich membantah tuduhan bahwa pihaknya menculik 20 tentara Kamboja. Ia menegaskan mereka telah melanggar wilayah Thailand. “Tentara Kamboja diperlakukan dengan baik, diberi makanan, barang pribadi, dan perawatan medis,” ujarnya.

Militer Thailand melaporkan bahwa 18 tentara Kamboja ditangkap setelah bentrokan di Samtae, Distrik Kantharalak, Provinsi Sisaket. Mereka terdiri dari satu letnan dua, dua sersan, 12 sersan, dan tiga kopral. Seorang di antaranya terluka di pinggul kanan dan lengan kiri, sementara dua tentara Kamboja ditemukan tewas di lokasi bentrokan.

Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Kamboja melalui juru bicaranya, Maly Socheata, menyatakan bahwa 21 tentara ditangkap ketika mendekati posisi militer Thailand untuk “menyapa dalam semangat rekonsiliasi”. Ia menambahkan, Thailand sejauh ini hanya mengembalikan jenazah satu tentara.

Socheata menyebut Panglima Angkatan Darat Kamboja, Vong Pisen, telah meminta bantuan Jenderal Mohammad Nizam sebagai mediator agar Thailand segera memulangkan 20 tentara yang ditahan serta menangani seluruh kasus yang terkait.

Hun Manet menjelaskan bahwa pemerintah Kamboja awalnya tidak memublikasikan insiden tersebut karena belum ada kepastian terkait nasib para tentara. “Kami memilih menunda informasi demi melindungi nyawa mereka dan fokus pada negosiasi,” ujarnya.

Bentrokan antara Kamboja dan Thailand sebelumnya pecah di sekitar Kuil Ta Moan Thom pada 24 Juli dan meluas ke berbagai titik di sepanjang perbatasan. Konflik ini menjadi yang terburuk dalam lebih dari satu dekade, dengan 38 korban jiwa, termasuk 25 di Thailand dan 13 di Kamboja.

Kedua negara akhirnya menyepakati gencatan senjata pada 28 Juli setelah perundingan di Malaysia yang dimediasi Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Namun, tuduhan pelanggaran gencatan senjata terus muncul dari pihak Thailand, yang menuding Kamboja melakukan serangan tambahan. Kamboja membantah tuduhan tersebut dan menegaskan selalu mematuhi perjanjian gencatan senjata.