Gaza Versi Donald Trump, Bisakah Terwujud?

Gaza, Beritasatu.com —  Dewan Keamanan PBB resmi mendukung rencana ambisius Amerika Serikat untuk masa depan Jalur Gaza, sebuah langkah yang mengubah arah geopolitik kawasan dan membuka jalan bagi Donald Trump menjadi penguasa de facto Gaza melalui mandat internasional.

Rencana ini muncul saat Gaza masih porak-poranda akibat operasi militer Israel untuk melenyapkan Hamas setelah serangan 7 Oktober 2023. Banyak bagian dari rencana tersebut, mulai dari teknis pelaksanaan hingga kapan dimulai, masih belum jelas.

Di bawah mandat PBB selama dua tahun (dengan opsi perpanjangan), sebuah badan internasional bernama Dewan Perdamaian yang diketuai Donald Trump akan memerintah Gaza, mengawasi rekonstruksi, perkembangan ekonomi, serta operasi keamanan.

Keamanan Gaza akan dijaga Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang bertugas memastikan pelucutan senjata Hamas, syarat utama Israel dalam proses gencatan senjata yang berjalan sejak Oktober lalu. Dewan juga akan memegang kendali penuh atas ISF dan program pembangunan kembali Gaza.

Namun, realitas di lapangan masih rumit karena faktor-faktor ini, yaitu sebagian besar warga Palestina mengungsi, rekonstruksi baru mulai berjalan, dan Hamas masih menguasai hampir setengah wilayah Gaza.

Tantangan Implementasi

Pembahasan rencana masa depan Gaza ini melibatkan AS, Israel, Qatar, Mesir, dan sejumlah negara lain. Namun, negosiasi menyeluruh belum dimulai karena Israel dan Hamas masih di tahap awal kesepakatan gencatan senjata.

Resolusi PBB memberikan legitimasi internasional bagi negara-negara Arab dan mayoritas Muslim untuk berpartisipasi termasuk kemungkinan mengirimkan pasukan ke ISF. AS berharap keterlibatan banyak negara Arab dapat meningkatkan penerimaan di kalangan warga Gaza yang jumlahnya lebih dari 2 juta orang.

Akan tetapi, penerimaan publik Palestina jauh dari pasti. Tanpa dukungan masyarakat, Dewan Perdamaian berpotensi dilihat sebagai bentuk pendudukan baru yang bekerja untuk kepentingan Israel.

Rencana tersebut hanya memberi ruang terbatas bagi warga Palestina. Tidak ada janji jelas soal kenegaraan hanya rujukan samar bahwa hal itu “mungkin suatu hari nanti”.

"Saya sepenuhnya menolak keputusan ini," ujar Moamen Abdul-Malek, seorang warga Kota Gaza, kepada Al Jazeera.

"Rakyat kami mampu memerintah diri sendiri. Kami tidak membutuhkan pasukan dari negara Arab atau asing untuk memerintah kami. Kami adalah rakyat negara ini, dan kami akan bertanggung jawab atasnya,” tegasnya.

Sementara itu, Israel menolak peran Otoritas Palestina di Gaza. Sedangkan Hamas menolak pasal yang menyaratkan perlucutan total senjata.

Meski demiliterisasi adalah inti rencana AS–PBB, tidak ada detail bagaimana hal tersebut akan dilakukan. Hamas menegaskan bahwa nasib senjata mereka terkait dengan berakhirnya pendudukan Israel dan jalan menuju negara Palestina. Beberapa opsi kompromi mencuat, termasuk konsep “penonaktifan” dan menyerahkan senjata kepada ISF untuk diamankan, bukan dilucuti permanen.

Siapa Anggota Dewan Perdamaian?

Trump menyebut Dewan akan diisi “pemimpin terkemuka” internasional, termasuk Tony Blair. Namun, hingga kini belum ada konfirmasi siapa saja yang akan bergabung.

Dewan ini memiliki kekuasaan luas yaitu, mengatur ISF, memimpin rekonstruksi, memantau ekonomi Gaza, serta mengawasi komite teknokratis Palestina yang menjalankan layanan sipil harian.

Komite teknokratis tersebut tidak boleh terkait Hamas maupun Otoritas Palestina. Namun, Israel menginginkan pengaruh signifikan dalam menentukan siapa yang boleh duduk di dalamnya.

Pengamat Palestina Khalil Shikaki menilai komite idealnya dipilih melalui proses sepenuhnya dari Palestina agar mendapatkan dukungan lokal.

Walaupun rencana menekankan masa depan Gaza memiliki dua fokus utama yaitu, demiliterisasi dan rekonstruksi, banyak aspek lain ternyata yang masih kosong. Resolusi PBB memang membuka kemungkinan Otoritas Palestina kembali memimpin Gaza jika memenuhi persyaratan reformasi besar, namun Israel meragukan hal itu akan diizinkan.

Ketiadaan jalur jelas menuju kenegaraan membuat banyak warga Palestina skeptis. Tanpa kemajuan politik, perlucutan senjata dapat dianggap sebagai bentuk “kapitulasi”.

Bagi warga Gaza, prioritas utama adalah pemulihan ekonomi dan rekonstruksi agar kehidupan kembali berjalan. Namun, tanpa kemajuan berarti menuju hak menentukan nasib sendiri, ketidakpuasan diperkirakan meningkat.

Dengan banyaknya faksi dan kelompok bersenjata di wilayah tersebut mulai dari Hamas, geng pro-Israel, hingga pasukan internasional, situasi berpotensi menjadi semakin tidak stabil jika rencana tidak dijalankan dengan hati-hati.