ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Sahkah AS Tuduh Maduro Narcoterrorism? Ini Tinjauan Hukumnya

Jumat, 9 Januari 2026 | 15:03 WIB
MN
DM
Penulis: Muhamad Refan Nibrasy | Editor: DM
Nicolas Maduro dikawal untuk menaiki helikopter menuju Pengadilan Federal Manhattan pada Senin 5 Januari 2026.
Nicolas Maduro dikawal untuk menaiki helikopter menuju Pengadilan Federal Manhattan pada Senin 5 Januari 2026. (AP Photo/WABC)

Jakarta, Beritasatu.com - Operasi militer singkat Amerika Serikat (AS) di Venezuela kembali memantik perdebatan global, terutama terkait tuduhan narcoterrorism terhadap Presiden Nicolás Maduro. Aksi tersebut dinilai menunjukkan kuatnya pengaruh politik dan militer AS di kawasan Amerika Latin.

Guru besar hubungan internasional Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Dr Nur Rachmat Yuliantoro dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap intervensi militer AS di Venezuela. Hal itu disampaikannya dalam wawancara kepada Beritasatu.com pada Kamis (8/1/2026).

“Secara hukum internasional, penangkapan Presiden Nicolás Maduro oleh tentara Amerika Serikat tidak bisa dibenarkan,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

Rachmat menegaskan, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) tidak pernah memberikan mandat resmi atas intervensi politik maupun militer di Venezuela. Terkait hal itu, tindakan sepihak AS dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara.

“Hukum internasional menolak tindakan sepihak dan menekankan mekanisme multilateral yang sah. Dalam kasus ini, legitimasi politik AS sangat lemah,” katanya.

Rachmat juga menyoroti tuduhan terorisme narkoba atau narcoterrorism yang disematkan kepada Maduro. Menurutnya, dakwaan tersebut bersifat domestik dan tidak serta-merta dapat dijadikan dasar hukum untuk menangkap seorang kepala negara yang masih berdaulat.

“Harus ada mekanisme hukum internasional yang disepakati bersama untuk menentukan apakah seorang kepala negara dapat ditangkap dan ditahan,” tegasnya.

Rachmat menilai langkah AS ini mencerminkan kebangkitan Doktrin Monroe dalam bentuk modern, yang menegaskan dominasi kepentingan Amerika Serikat di kawasan tersebut. “Ini menunjukkan ketimpangan kekuatan antarnegara dan membuktikan bahwa hukum internasional belum sepenuhnya kebal dari logika kekuasaan,” pungkasnya.

Sebelumnya, pada 3 Januari 2026, Presiden AS Donald Trump mengumumkan penangkapan Nicolás Maduro seusai operasi militer di Caracas. Dalam konferensi pers di Mar-a-Lago, Florida, Trump menyatakan operasi tersebut dilakukan Angkatan Bersenjata AS untuk membawa Maduro ke pengadilan dengan tuduhan terorisme narkoba dan perdagangan narkotika.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA TERKAIT

Pengacara Sebut AS Hambat Pembayaran Biaya Hukum Nicolas Maduro

Pengacara Sebut AS Hambat Pembayaran Biaya Hukum Nicolas Maduro

INTERNASIONAL
Temui Trump, Pemimpin Oposisi Venezuela Serahkan Medali Nobel

Temui Trump, Pemimpin Oposisi Venezuela Serahkan Medali Nobel

INTERNASIONAL
Bersahabat Dekat, Mengapa Putin Bungkam Saat Maduro Ditangkap AS?

Bersahabat Dekat, Mengapa Putin Bungkam Saat Maduro Ditangkap AS?

INTERNASIONAL
Profil Gustavo Petro, Presiden Kolombia yang Jadi Target Trump

Profil Gustavo Petro, Presiden Kolombia yang Jadi Target Trump

INTERNASIONAL
Warga Jepang Protes Sikap Diam PM Takaichi atas Invasi AS ke Venezuela

Warga Jepang Protes Sikap Diam PM Takaichi atas Invasi AS ke Venezuela

INTERNASIONAL
Kritik Trump, Megawati Kirim Pesan Kedaulatan Adalah Hak Setiap Negara

Kritik Trump, Megawati Kirim Pesan Kedaulatan Adalah Hak Setiap Negara

NASIONAL

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon