Iran Tegaskan Tak Ada Eksekusi 800 Demonstran seperti Klaim Trump

Jakarta, Beritasatu.com -  Hubungan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah Jaksa Agung Iran secara tegas membantah klaim Presiden Donald Trump. Sebelumnya, Trump berulang kali menyatakan bahwa intervensinya telah berhasil menghentikan rencana ekspor hukuman gantung terhadap 800 demonstran yang ditahan. Namun, pihak Teheran menyebut pernyataan tersebut sebagai kebohongan publik yang tidak berdasar.

Jaksa Agung Iran, Mohammad Movahedi, menegaskan bahwa tidak ada angka 800 tahanan yang dijadwalkan untuk dieksekusi, apalagi keputusan untuk membatalkannya karena tekanan asing. Movahedi menekankan bahwa sistem peradilan Iran berdaulat dan tidak menerima instruksi dari kekuatan luar. Ia juga menyindir bahwa informasi keliru tersebut mungkin bersumber dari komunikasi diplomatik yang disalahartikan.

"Klaim ini benar-benar bohong,  angka tersebut tidak pernah ada, dan pihak peradilan juga tidak pernah mengambil keputusan seperti itu," tegas Movahedi dalam keterangannya melalui kantor berita resmi Mizan, Sabtu (24/1/2026). 

Movahedi juga menekankan kemandirian hukum di negaranya. Ia menyatakan bahwa setiap lembaga di Iran memiliki tugas yang jelas dan tidak akan tunduk pada pengaruh internasional. 

"Kami memiliki pemisahan kekuasaan, tanggung jawab tiap institusi sudah ditentukan secara jelas, dan dalam situasi apa pun, kami tidak menerima instruksi dari kekuatan asing," tambahnya.

Di sisi lain, situasi di lapangan masih sangat mencekam. Aktivis hak asasi manusia melaporkan bahwa jumlah korban tewas akibat tindakan keras aparat terhadap demonstrasi nasional telah melonjak hingga sedikitnya 5.032 jiwa. Angka ini dikhawatirkan jauh lebih tinggi mengingat Iran sedang mengalami pemutusan akses internet paling total dalam sejarahnya, yang sudah berlangsung selama lebih dari dua minggu.

Sementara itu, militer Amerika Serikat mulai menunjukkan kekuatannya dengan mengerahkan gugus tempur kapal induk menuju Timur Tengah. Trump menyamakan pergerakan militer ini sebagai sebuah "armada" besar. Para analis menilai bahwa penumpukan kekuatan ini adalah upaya AS untuk memberikan opsi serangan militer jika Iran melanggar "garis merah", yakni eksekusi massal atau pembunuhan demonstran damai.

Gedung Putih sendiri tetap teguh pada klaim mereka. Seorang pejabat senior AS yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa peringatan keras dari Trump-lah yang membuat Iran mengurungkan niat mengeksekusi para tahanan. Ia menegaskan bahwa Washington terus memantau situasi dengan ketat dan semua opsi, termasuk tindakan militer, tetap tersedia jika rezim Iran mulai mengeksekusi para pengunjuk rasa.

Kekhawatiran dunia internasional kian memuncak karena banyak demonstran yang ditahan dengan tuduhan "Mohareb" atau musuh Tuhan, sebuah dakwaan yang dalam hukum Iran diganjar hukuman mati. Komisaris Tinggi HAM PBB, Volker Türk, mengungkapkan kegelisahannya atas pernyataan otoritas Iran yang kontradiktif. 

“Ia mencatat bahwa Iran tetap menjadi salah satu negara dengan tingkat eksekusi tertinggi di dunia, dengan kenaikan tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya,” tulis AP.

Sentimen anti-Amerika juga disuarakan dalam khotbah Jumat di Teheran. Ulama terkemuka Iran, Mohammad Javad Haji Ali Akbari, mengejek Trump dengan sebutan yang menghina dan menyamakannya dengan "anjing yang hanya bisa menggonggong". Ia memperingatkan bahwa jika AS berani menyerang, maka seluruh pangkalan dan kepentingan Amerika di kawasan tersebut akan menjadi target empuk bagi pasukan Iran.

Sementara Kementerian Luar Negeri Iran juga mengecam keras resolusi Parlemen Eropa yang mendesak agar Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) ditetapkan sebagai organisasi teroris. Iran mengancam akan melakukan tindakan balasan yang setimpal jika ada intervensi lebih lanjut terhadap angkatan bersenjata mereka, seraya menegaskan bahwa segala konsekuensi dari tindakan tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak Barat.