Konflik Timur Tengah Memanas, Ini Dampaknya ke RI

Jakarta, Beritasatu.com - Pascaserangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel ke Teheran, Iran pada Sabtu (28/2/2026), situasi geopolitik kawasan Timur Tengah semakin memanas. Iran dilaporkan melancarkan serangan balasan ke fasilitas militer AS di Qatar, Bahrain, Kuwait, hingga Uni Emirat Arab. 

Eskalasi ini dinilai berpotensi menimbulkan dampak luas, termasuk bagi Indonesia. Guru Besar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana menyebut terdapat tiga dampak utama yang perlu diantisipasi pemerintah. Pertama, harga minyak berpotensi melonjak, terutama jika Selat Hormuz ditutup.

“Minyak akan menjadi mahal karena mungkin Selat Hormuz ditutup. Saya dengar juga dari Angkatan Laut Iran sudah mengatakan itu tertutup untuk kapal-kapal tanker yang sipil sehingga ini akan membuat harga minyak mahal,” ujarnya kepada Beritasatu.com, Minggu (1/3/2026).

Hikmahanto menjelaskan, penutupan jalur vital distribusi minyak dunia tersebut, dapat mengganggu pasokan global dan memicu lonjakan harga energi, termasuk di Indonesia. Kedua, perlambatan ekonomi global sebagai dampak dari terganggunya rantai pasok. 

“Perlambatan terhadap perekonomian dunia karena supply chain terganggu. Ini yang tentu kalau kita bergantung pada impor, biaya akan naik,” terangnya.

Indonesia sebagai negara yang masih bergantung pada sejumlah komoditas impor berpotensi merasakan kenaikan biaya produksi dan tekanan inflasi. Ketiga, kata Hikmahanto, berkaitan dengan perubahan pendekatan geopolitik, khususnya kebijakan Presiden AS Donald Trump. Artinya, bagaimana geopolitik saat ini yang akan dijalankan Trump. 

"Sekarang ini kelihatannya Trump mengatakan dia akan menciptakan perdamaian, tetapi dengan adanya penggunaan kekerasan, penggunaan tarif,” ujarnya.

Hikmahanto mempertanyakan apakah Indonesia masih sejalan dengan pendekatan tersebut. “Menjadi pertanyaan bagi kita Indonesia, apakah kita masih setuju dengan cara-cara Trump? Seperti itu, dan kita sudah saksikan. Atau kita mengatakan kita tidak bisa menerima hal seperti itu. Ini kaitannya dengan keberadaan kita di Board of Peace,” jelasnya.

Hikmahanto menilai pendekatan perdamaian yang didukung kekuatan militer (power base) perlu menjadi bahan evaluasi bagi pengambil kebijakan di Indonesia.

“Ternyata Board of Peace yang Trump jalankan adalah perdamaian, tetapi di-back up dengan kekuatan. Bukan di-back up dengan aturan, tetapi power base. Ini harusnya menjadi evaluasi bagi pengambil kebijakan, bagaimana kita menyikapi hal ini,” tegasnya.

Eskalasi konflik Timur Tengah ini dinilai tidak hanya berdampak pada keamanan regional, tetapi juga stabilitas ekonomi dan posisi diplomatik Indonesia di kancah global.