Kosgoro 1957 Dukung Pemerintah Galang Dukungan Internasional

Jakarta, Beritasatu.com - Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 mendukung pemerintah Indonesia untuk menggalang dukungan internasional untuk menghentikan kekerasan di Palestina. Pemerintah Indonesia juga diharapkan dapat lebih berperan maksimal atas penyelesaian konflik Israel dan Palestina.

"Mendukung segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang turut aktif menggalang dukungan dunia internasional guna menghentikan kekerasaan yang terjadi di Palestina," kata Ketua Umum PPK Kosgoro 1957, Dave Akbarshah Fikarno Laksono dalam keterangan yang diterima Beritasatu.com, Sabtu (15/5/2021).

Dave menyatakan berdasarkan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, maka PPK Kosgoro 1957 meminta kepada pemerintah agar lebih berperan secara nyata dan maksimal. Misalnya berupa penggalangan melalui Dewan Keamanan PBB supaya memberikan sanksi yang tegas kepada Israel, jika serangan tersebut memenuhi syarat sebagai pelanggaran atas nilai-nilai kemanusiaan.

PPK Kosgoro 1957 juga meminta pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dengan Organisasi Kerja Sama Negara-negara Islam (OKI). Tujuannya dalam rangka bersama-sama menggalang dukungan internasional tentang kemerdekaan negara Palestina sebagai solusi substansial dan komprehensif untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah.

"Kami juga meminta kepada pihak-pihak yang bertikai yaitu Palestina dan Israel untuk lebih mengedepankan penyelesaian secara damai melalui meja perundingan dan diplomasi politik atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, demi terwujudnya perdamaian secara menyeluruh di Timur Tengah," ucap Dave.

Dave menegaskan PPK Kosgoro 1957 mengutuk peristiwa penyerangan Israel ke wilayah Palestina. Serangan itu telah menelan korban jiwa dari warga sipil, khususnya anak-anak dan perempuan yang tak berdosa. Dave pun berharap agar organisasi kemasyarakatan (ormas) di dalam negeri untuk bersama-sama bergotong royong membantu warga Palestina melalui penggalangan bantuan kemanusiaan.

PPK Kosgoro 1957 juga mengharapkan warga negara Indonesia (WNI) terlebih umat Islam agar tak terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang menjadikan peristiwa ini dimaknai sebagai perang jihad berbau agama. Dave menyatakan, salah satu masalah di Palestina yakni kedaulatan yang dirampas oleh Israel.

Selain itu juga menyangkut harkat martabat kemanusiaan warga Palestina yang terdiri dari berbagai agama. Karena itu, menurut Dave, PPK Kosgoro 1957 mengimbau kepada semua ormas Islam untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada anggotanya. Dengan begitu, konflik di Palestina tidak mengganggu kehidupan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Dave menyebut serangan Israel di Gaza patut disayangkan oleh semua pihak, karena terjadi saat umat Islam menjalankan kewajiban ibadah puasa bulan suci Ramadan serta menyambut Idulfitri 1 Syawal 1442 H. Menurut Dave, konflik di Palestina merupakan masalah kemanusiaan. Hak-hak warga Palestina telah dirampas kemerdekaannya.

Anggota Komisi I DPR tersebut menyatakan meski sudah ada seruan internasional untuk menghentikan serangan, tetapi hingga saat ini belum ada tanda-tanda Israel menghentikannya. Sikap Israel, menurut Dave, secara nyata bertentangan dengan alinea pertama pembukaan UUD 1945 yang berbunyi "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan".

"Atas dasar amanat konstitusi tersebut, maka PPK Kogoro 1957 yang mempunyai nilai Tridharma berupa pengabdian, kerakyatan dan solidaritas berpendapat bahwa serangan Israel kepada warga Palestina yang terjadi di bulan Ramadan menjelang Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1442H adalah bagian dari penjajahan di muka bumi yang oleh amanat konstitusi harus dihapuskan," tegas Dave.