Soal Xinjiang dan Hong Kong, Tiongkok Tuding G-7 Manipulatif

Beijing, Beritasatu.com- Tiongkok pada Senin (14/6/2021) menuduh kelompok negara G-7 melakukan "manipulasi politik" setelah mengkritik Beijing atas catatan hak asasi manusianya di Xinjiang dan Hong Kong.

Seperti dilaporkan AFP, dalam satu komunike setelah pertemuan puncak tiga hari di Inggris, para pemimpin G-7 mengecam Tiongkok atas pelanggaran terhadap minoritas di wilayah Xinjiang dan aktivis pro-demokrasi di Hong Kong.

Sementara Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden juga menyerukan Beijing untuk "mulai bertindak lebih bertanggung jawab dalam hal norma-norma internasional tentang hak asasi manusia."

Kedutaan Tiongkok di Inggris menanggapi dengan marah pada hari Senin, dan menuduh G7 "mengganggu."

"Kelompok Tujuh (G-7) mengambil keuntungan dari isu-isu terkait Xinjiang untuk terlibat dengan tegas," kata juru bicara kedutaan dalam satu pernyataan.

Pernyataan itu menuduh G-7 "kebohongan, desas-desus, dan tuduhan tak berdasar."

Kelompok hak asasi manusia menyatakan Tiongkok telah mengumpulkan sekitar satu juta orang Uyghur dan minoritas lainnya di Xinjiang ke dalam kamp-kamp interniran, yang menurut Beijing adalah untuk memberantas ekstremisme Islam.

"Kami akan mempromosikan nilai-nilai kami, termasuk dengan menyerukan kepada Tiongkok untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental" bunyi komunike G-7.

Pada pertemuan puncak fisik pertama mereka dalam hampir dua tahun, para pemimpin tujuh negara mengumumkan sejumlah janji tentang vaksinasi Covid-19, perubahan iklim, hak, dan perdagangan.

G-7 juga menyerukan penyelidikan baru di Tiongkok tentang asal-usul Covid-19. G-7 mendorong pula tanggapan dari kedutaan Tiongkok bahwa pekerjaan itu perlu dilakukan dengan "cara ilmiah, objektif, dan adil," tanpa menyetujui penyelidikan baru.

"Epidemi saat ini masih berkecamuk di seluruh dunia, dan pekerjaan penelusuran harus dilakukan oleh ilmuwan global dan tidak boleh dipolitisasi," kata kedutaan.

Virus corona pertama kali muncul di Tiongkok pada tengah pada akhir 2019, dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengirim tim ahli internasional pada Januari untuk menyelidiki asal-usulnya.

Kedutaan Tiongkok menyampaikan keberatan sebagai tanggapan atas pernyataan G-7. "Tuduhan terhadap Tiongkok tentang masalah ekonomi dan perdagangan dalam komunike tidak konsisten dengan fakta dan tidak masuk akal," tambahnya.