Presiden Suriah Hapus Jabatan Imam Besar

Damaskus, Beritasatu.com- Presiden Suriah, Bashar al-Assad telah mengeluarkan dekrit yang secara efektif menghapuskan jabatan imam besar republik itu. Seperti dilaporkan Al Jazeera, Selasa (16/11/2021), Al-Assad tidak memberikan alasan atas keputusan tersebut.

Keputusan yang dikeluarkan pada Senin (15/11) mendelegasikan tugas-tugas Majelis Ulama Fikih yang sebelumnya dipercayakan kepada para ulama, termasuk menetapkan tanggal mulai dan berakhirnya bulan suci Ramadan dan mengumumkan keputusan agama atau fatwa.

Ketetapan tersebut juga menghapuskan Pasal 35 undang-undang yang mengatur kekuasaan majelis yurisprudensi dan kerja Kementerian Wakaf dan Agama di bawah imam besar, dan memperkuat kekuasaan majelis yang dipimpin oleh menteri wakaf.

Keputusan tersebut secara efektif memaksa Imam Besar Suriah, Ahmad Badr al-Din Hassoun, otoritas Islam tertinggi di Suriah, untuk pensiun.

Spekulasi luas di kalangan publik seputar alasan keputusan al-Assad telah muncul. Tindakan itu terjadi beberapa hari setelah Dewan Yurisprudensi Suriah mengeluarkan kritik keras terhadap interpretasi Hassoun atas serangkaian ayat-ayat Alquran selama pemakaman penyanyi terkenal Suriah Sabah Fakhri, yang meninggal awal bulan ini.

Imam besar dianggap sebagai perwakilan Muslim Sunni paling senior di Suriah dan mengeluarkan fatwa agama atas nama pemerintah Suriah.

Hassoun telah memegang posisi ulama besar sejak tahun 2005, setelah kematian pendahulunya Ahmed Kuftaro pada tahun 2004. Dia dikenal sebagai pendukung setia pemerintah sejak awal perang saudara dan difoto dalam berbagai kesempatan dengan al-Assad .

Pada tahun 2016, Amnesty International menerbitkan satu laporan yang mengungkapkan Hassoun diwakilkan oleh al-Assad untuk menyetujui eksekusi hingga 13.000 narapidana di penjara Saydnaya selama periode lima tahun.

Pada puncak protes anti-pemerintah pada tahun 2011, putra Hassoun yang berusia 22 tahun, Saria, ditembak dan dibunuh di Aleppo dalam satu insiden yang dituduhkan dilakukan oleh "teroris" oleh pemerintah Suriah.