Proyek Pembangunan Jembatan di Cilebar Karawang Molor, Warga Keluhkan Tidak Adanya Jembatan Alternatif

Karawang, Beritasatu.com - Sebuah proyek pembangunan jembatan penghubung antarkecamatan di Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menuai sorotan berbagai pihak. 

Pasalnya, pengerjaan proyek yang dilakukan oleh salah satu kontraktor diperkirakan tidak selesai sesuai jadwal yang tertuang dalam kontrak kerja. Berdasarkan pantauan langsung tim Beritasatu.com di lapangan pada Minggu (8/12/2024) pengerjaan proyek masih dalam tahap pemasangan tiang jembatan.

Masalah pengerjaan proyek jembatan penghubung antar kecamatan ini, ternyata tidak hanya soal keterlambatan. Warga sekitar juga mengeluhkan tidak adanya jembatan alternatif yang disediakan oleh pihak kontraktor agar dapat digunakan warga untuk menyeberang selama proses pengerjaan jembatan tersebut.

Menurut ketua RT setempat Pandi warga setempat merasa resah dan terganggu aktivitasnya. “Adanya proyek ini membuat warga terganggu. Pertama, soal keterlambatan hampir satu bulan.  Warga benar-benar juga mengeluhkan tidak ada kompensasi tidak ada sama sekali dari pihak kontraktor atau Pemerintah Kabupaten Karawang,” paparnya. 

"Selain adanya keterlambatan, proyek ini juga memicu kebisingan, apalagi ketika mesin diesel yang ditaruh deket sini. Itu berisik banget," ujarnya.

Masih kata Pandi, "Dalam perencanaan, pembangunan jembatan ini dimulai pada Juli, tetapi ternyata baru dimulai pada Agustus. Itu kan sudah meleset dari waktu yang telah ditentukan. Seharusnya saat bahan mau habis, pihak kontraktor langsung mengadakan barang itu jangan sampai kosong," sambung Pandi.

"Seharusnya pihak kontraktor menyediakan jembatan alternatif, sekarang kan tidak ada.  Kondisi ini memicu terjadinya cekcok pada penyeberangan perahu antara karang taruna dengan warga. Perahu penyeberangan itu dibuat atas inisiatif pemerintah desa, warga, dan karang taruna, bukan dari pihak kontraktor," papar Pandi.

“Dengar-dengar jembatan ini baru akan selesai pada Maret 2025, padahal kan kalau dilihat dari papan proyek yang terpampang pengerjaan ini 150 hari kerja, yaitu mulai dari 29 Juli sampai 25 Desember 2024. Hal ini memicu keresahan warga terutama mereka yang bergantung pada jembatan tersebut untuk aktivitas sehari-hari seperti bekerja, sekolah, dan berdagang,” pungkas Pandi.

Hingga berita ini dibuat, pihak Dinas PUPR Kabupaten Karawang melalui kepala bidang jembatan dan jalan, belum memberikan tanggapan resmi terkait keterlambatan dan tuntutan penyediaan jembatan alternatif. 

Warga berharap, para penegak hukum ikut memantau pelaksanaan pembangunan jembatan yang menelan anggaran Rp 10,4 miliar lebih ini, dan mendesak Pemerintah Kabupaten Karawang untuk secara tegas memberikan peringatan kepada kontraktor yang mengerjakannya.