PDIP Akui Penggeledahan KPK Pengaruhi Elektabilitas Hevearita Gunaryanti Rahayu

Semarang, Beritasatu.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengakui penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memengaruhi elektabilitas Hevearita Gunaryanti Rahayu selaku petahana.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang Supriyadi saat ditemui seusai rapat paripurna di gedung DPRD Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (22/7/2024). "Otomatis akan memengaruhi elektabilitas petahana yang hasil surveinya saat ini terus meningkat," katanya.

Diketahui Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang akrab disapa Mba Ita itu, kembali mencalonkan diri sebagai bakal calon wali kota (bacawalkot) Semarang pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot) Semarang 2024.

Supriyadi yang juga mantan Ketua DPRD Kota Semarang itu mempertanyakan penggeledahan yang berdekatan dengan momentum Pilwalkot Semarang.

"Kalau mau menyelidiki tindak pidana korupsi di Kota Semarang harusnya jauh-jauh hari, tidak hanya mendekati proses pilkada. Ini membuat masyarakat bertanya-tanya kenapa harus mendekati pilkada sehingga menimbulkan banyak spekulasi," tuturnya.

Meski demikian, Supriyadi tetap mendukung langkah KPK dalam proses penyidikan dugaan korupsi di lingkup Pemkot Semarang.

"Jadi, kami hormati proses hukum dari KPK. Biar KPK bekerja menyelidiki. Ketika ada tindak pidana korupsi, biar itu risiko masing-masing. Kami tetap mendukung upaya dari KPK," tegasnya.

Hanya saja, Supriyadi menyesalkan adanya sejumlah pemberitaan yang menyebutkan Ita sebagai wali kota Semarang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Bahkan, dia menilai adanya upaya penggembosan terhadap elektabilitas Ita yang selama ini paling tinggi berbagai survei sebagai kandidat yang berpotensi maju pada Pilwalkot Semarang  2024.

"Ini ada upaya penggembosan elektabilitas beliau. Sebagai kader PDIP, saya merasa rugi ya, karena Bu Ita ini elektabilitasnya paling tinggi, terus di-framing seolah-olah sebagai tersangka. Padahal kan belum ditetapkan sebagai tersangka secara resmi," beber Supriyadi.

Sebelumnya, penyidik KPK melakukan penggeledahan di sejumlah instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Semarang sejak Rabu (17/7/2024). Penggeledahan dilakukan penyidik KPK di sejumlah kantor OPD Pemkot Semarang, baik yang berada di kompleks balai kota maupun Gedung Pandanaran.

Tak hanya menggeledah, penyidik KPK juga turut meminta keterangan sejumlah pimpinan OPD Pemkot Semarang.