KPK Pilih Polres untuk Periksa Pejabat Pemkab, Apa Alasannya?

Pekalongan, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan Polres Pekalongan Kota sebagai lokasi pemeriksaan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Pekalongan pascaoperasi tangkap tangan (OTT). Pemilihan lokasi tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan serta menghindari potensi gangguan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Kapolres Pekalongan Kota AKBP Riki Yariandi mengatakan, pihaknya menerima permintaan dari KPK untuk memfasilitasi tempat pemeriksaan.

Menurutnya, Mapolres dinilai sebagai lokasi yang paling aman dan kondusif guna mendukung kelancaran proses hukum.

“Mereka memohon kepada kami untuk meminjam tempat guna melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pejabat, mulai dari sekretaris daerah, kepala dinas, hingga camat. Pertimbangannya agar pemeriksaan berjalan lancar dan tidak menimbulkan potensi resistensi,” kata AKBP Riki Yariandi kepada wartawan, Selasa (3/3/2026).

AKBP Riki Yariandi menjelaskan, pengamanan di Mapolres telah dilakukan sejak Senin (2/3/2026) malam. Langkah tersebut diambil sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan kerawanan apabila pemeriksaan dilakukan di lokasi lain yang lebih terbuka.

Ia menambahkan, pemilihan Mapolres juga berkaitan dengan efisiensi serta pengendalian situasi, termasuk memastikan proses pemeriksaan berjalan tanpa risiko tekanan atau gangguan yang tidak diinginkan.

“Dikhawatirkan apabila dilakukan di tempat lain, maka akan muncul gangguan atau tekanan tertentu. Di sini kami bisa memastikan situasi tetap aman dan terkendali,” ujarnya.

Dalam pemeriksaan maraton tersebut, sejumlah pejabat penting Pemerintah Kabupaten Pekalongan terlihat keluar masuk aula Mapolres.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pejabat yang diperiksa meliputi beberapa kepala dinas, satu kepala bagian, camat, direktur rumah sakit daerah, serta sejumlah pejabat lainnya.

Setelah menjalani rangkaian pemeriksaan intensif hingga Selasa sore, para pejabat tersebut diberangkatkan ke Jakarta menggunakan bus untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Meski demikian, Kapolres menegaskan bahwa status hukum mereka masih dalam tahap pemeriksaan.

“Baru hari ini diberangkatkan ke Jakarta untuk pendalaman lebih lanjut. Itu belum tentu berarti yang bersangkutan sebagai pelaku atau tersangka, karena penyidik masih melakukan pemeriksaan,” jelasnya.

Sementara itu, terkait keberadaan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Riki mengaku tidak melihat langsung yang bersangkutan berada di Mapolres. Berdasarkan informasi yang diterimanya, Bupati telah lebih dahulu berangkat ke Jakarta melalui jalur udara dari Semarang.

Hingga saat ini, pihak kepolisian menyatakan akan terus mendukung proses hukum yang dilakukan KPK dan meminta masyarakat menunggu keterangan resmi dari juru bicara KPK di Jakarta terkait perkembangan serta konstruksi perkara yang tengah diusut.