733 Kasus Perundungan di PPDS, Mayoritas di RS Kementerian Kesehatan

Jakarta, Beritasatu.com-  Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, ada 733 kasus perundungan terjadi di lingkungan program pendidikan dokter spesialis (PPDS) di berbagai fasilitas kesehatan dan institusi pendidikan kedokteran di Indonesia. Angka tersebut adalah data yang tercatat hingga 15 Agustus 2025.

Angka ini berasal dari total 2.920 laporan yang masuk melalui kanal pengaduan Kemenkes. Peningkatan laporan terjadi seiring semakin maraknya kasus perundungan PPDS yang viral di media sosial.

“Setelah disortir dan diverifikasi, ada 733 laporan yang termasuk kategori perundungan," kata Budi ketika hadir di seminar nasional Pencegahan Perundungan, Gratifikasi, Korupsi & Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Universitas Padjadjaran, dilansir dari Antara, Sabtu (23/8/2025).

Menurut data Kemenkes, dilaporkan perundungan yang paling banyak justru yang terjadi di fasilitas dan institusi di bawah Kemenkes, yakni 433 kasus. Sisanya berasal dari rumah sakit non-Kemenkes (84 kasus), fakultas kedokteran (84 kasus), serta laporan tanpa identifikasi lembaga (34 kasus).

Dilihat dari wilayah, tercatat RSUP Prof. Dr. Kandou Manado menjadi fasilitas dengan jumlah laporan perundungan tertinggi, mencapai 84 kasus selama 2023–2025.

Kemudian di tempat kedua ada RS Hasan Sadikin Bandung (83 kasus), RSUP IGN Ngoerah Bali (43 kasus), RSUP Dr Sardjito Yogyakarta (39 kasus), dan RS Cipto Mangunkusumo Jakarta (37 kasus).

Untuk tingkat RSUD, laporan tertinggi tercatat di RSUD Zainal Abidin Banda Aceh (31 kasus), RSUD Dr Moewardi Surakarta (21 kasus), RSUD Saiful Anwar Malang (18 kasus), RSUD Dr Soetomo Surabaya (12 kasus), dan RSUD Arifin Achmad Riau (9 kasus).