Ketua MPR Dukung 10 Persen APBN untuk Dana Desa

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Bambang Soesatyo mendukung langkah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) untuk memperjuangkan alokasi 10 persen APBN untuk dana desa.

Hal itu diungkapkan Bambang saat menghadiri acara peringatan HUT Undang-Undang Desa di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2023).

"Saya mendukung langkah para perangkat desa yang mendorong pemerintah untuk 10 persen APBN diberikan kepada desa, karena saya menilai masa depan Indonesia ada di pedesaan," ungkap Bambang.

Politisi Partai Golkar itu juga melihat bahwa ke depan desa harus mampu bersaing dengan perkotaan, sehingga masyarakat yang tinggal di desa tidak lari ke kota dan beradu nasib di kota.

"Karena ini akan menjadi beban bagi perkotaan. Kalau dana desanya besar dan bisa dimanfaatkan maka desa akan berkembang sehingga masyarakatnya tidak perlu ke kota dan membuka lapangan kerja bagi masyarakatnya," ucap pria yang akrab disapa Bamsoet ini.

Ketua MPR juga mengatakan ke depan desa harus didukung dengan penetrasi teknologi. Dengan demikian, masyarakat desa juga bisa memanfaatkan teknologi untuk perkembangan desanya.

"Ke depan perlu juga di dorong masyarakat desa harus melek teknologi sehingga mampu memanfaatkan dana desa yang diperolehnya untuk kepentingan warganya," tambahnya.

Bambang sendiri menyampaikan bila nantinya permintaan para perangkat desa dikabulkan maka dirinya yakin Majelis Permusyawaratan Desa akan mampu mengawasi dana yang diperoleh desa. Hal ini diperlukan supaya dana desa bermanfaat bagi warganya dan bukan memperkaya kepala desanya.

Bamsoet juga menegaskan pemerintah perlu melakukan proteksi pada warga di  desa agar sektor-sektor usaha yang banyak dikelola swasta mampu memayungi desa itu agar lebih maju.

"Karena saya melihat banyak usaha swasta yang berusaha di desa apalagi yang dananya dari luar negeri ternyata belum mampu membuat warga desa itu maju malah mereka tersingkirkan oleh proyek tersebut dan malah tambah miskin," ucap Ketua MPR.

"Maka pemerintah juga perlu ambil langkah untuk memproteksi itu agar warga di desa bisa sejahtera dengan proyek yang ada di daerah itu," tandasnya.