Isu Politik-Hukum Terkini: Jangan Kriminalisasi Kepala Desa!

Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik-hukum terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang Minggu (19/4/2026) hingga Senin (20/4/2026) pagi. Salah satunya yang menarik perhatian publik, adalah soal Jaksa Agung ST Burhanuddin yang memperingatkan dengan keras jajarannya di daerah agar tidak mengkriminalisasi kepala desa.

Isu politik-hukum lainnya yang menjadi sorotan, adalah komitmen ketua DPRD untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan pemerintah pusat dalam retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. 

Simak 5 Top Isu Politik-Hukum Terkini di Beritasatu.com:

1. Jaksa Agung: Jangan Mudah Mentersangkakan Kepala Desa

Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta jajarannya tidak mudah menetapkan kepala desa sebagai tersangka, terutama jika kesalahan yang ditemukan hanya bersifat administratif dan tidak ada bukti penyelewengan dana desa. Penetapan tersangka hanya bisa dilakukan jika terbukti ada penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan pribadi.

 “Tidak ada kriminalisasi. Hindari menjadikan kepala desa sebagai tersangka, kecuali memang uangnya dipakai oleh kepala desa,” ujar ST Burhanuddin dalam sambutannya pada acara Jaga Desa Award 2026, Minggu (19/4/2026).

2. Retret Ketua DPRD Ditutup, Pusat dan Daerah Siap Selaraskan Kebijakan

Retret Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bagi ketua DPRD se-Indonesia yang berlangsung selama 5 hari di Akmil, Magelang, ditutup, Minggu (19/4/2026). Kegiatan yang berlangsung sejak 15 April ini, menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung agenda pembangunan nasional, sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. 

"Kebijakan daerah harus senapas dengan kebijakan pusat, tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat lokal. Peran ketua DPRD sangat strategis karena berada pada posisi pengambilan keputusan," kata Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily dalam arahannya.

3. Pemerintah Akan Bangun Batalion TNI di Setiap Kabupaten dan Kota

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan pemerintah akan membangunan batalion infanteri teritorial pembangunan (Yonif TP) di setiap kabupaten dan kota seluruh Indonesia, sebagaimana perintah Presiden Prabowo Subianto. 

"Presiden memerintahkan kita untuk menjaga seluruh kabupaten. Oleh karena itu, kepada panglima Tentara Nasional Indonesia ditugaskan untuk membangun setiap batalion menjaga satu kabupaten," kata Sjafrie saat memberikan pengarahan dalam retret ketua DPRD seluruh Indonesia di Akmil, Magelang, Sabtu (18/4/2026). 

4. Bareskrim Bongkar Sindikat Uang Dolar AS Palsu, 5 Pelaku Ditangkap

Tim Unit 1 Satuan Resmob Bareskrim Polri menangkap lima orang pelaku tindak pidana peredaran uang palsu dolar Amerika Serikat (AS) di wilayah Banten. Mereka terdiri atas tiga broker, satu pemasok, dan seorang lagi sebagai penyedia utama uang palsu.

"Dalam pengungkapan ini, kami menangkap lima orang diduga terlibat dalam jaringan peredaran uang palsu," kata Kepala Satuan Resmob Bareskrim Polri Kombes Arya Khadafi  di Jakarta, Minggu (19/4/2026).

5. Golkar Desak Polisi Usut Tuntas Penusukan Nus Kei hingga Tewas

DPD I Partai Golkar Maluku mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan penikaman yang menewaskan Ketua DPD II Golkar Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Agrapinus Rumatora atau Nus Kei di pintu keluar Bandara Karel Sadsuitubun, Minggu (19/4/2026).

“Kami meminta kasus ini diusut tuntas sekaligus menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden penikaman yang menimpa ketua Partai Golkar Malra,” kata Ketua DPD I Partai Golkar Maluku, Umar A Lessy.

Demikian isu politik-hukum terkini yang masih menjadi perhatian pembaca. Ikuti terus update berita terkini dan informasi menarik lainnya baik dari dalam maupun luar negeri hanya di Beritasatu.com.