Jadi Biang Macet, 3 Titik di Jalur Puncak Ini Akan Dibenahi

Bogor, Beritasatu.com -  Pemerintah berencana membenahi tiga titik di jalur puncak yang dianggap menjadi biang kemacetan. Ketiga titik itu, yakni Simpang Pasirmuncang, Megamendung, dan Pasar Cisarua.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah DKI Jakarta-Jawa Barat Wilan Oktavian menjelaskan, adanya penyempitan badan jalan atau bottleneck di Simpang Pasirmun­cang, Simpang Megamendung, dan Simpang Cisarua jadi perhatian pemerintah pusat.

Untuk itu, BBPJN Wilayah DKI Jakarta—Jabar tengah mengusulkan untuk mening­katkan kinerja jalan di tiga titik tersebut, yakni dengan menambah dua lajur untuk mengakomo­dasi pergerakan kendaraan, penertiban hambatan samping dan kendaraan par­kir di badan jalan pada setiap lengan simpang.

"Juga termasuk penambahan median untuk membatasi pergerakan menyeberang," kata Wilan dalam rilis diterima Beritasatu.com, Sabtu (26/3/2022).

Baca Juga: Akhir Pekan Jelang Ramadan, Kendaraan Antre 2 Km ke Jalur Puncak

Selain itu, diusulkan penambahan lajur dengan bahu diperkeras, pe­nertiban hambatan samping, serta pembatasan pergerakan.

"Memang beberapa usulan yang kita usulkan untuk me­ningkatkan kinerja jalan di jalur Puncak ini harus meny­elesaikan tiga titik tadi," ujar­nya.

Meski demikian, Wilan mengatakan, perbaikan ter­sebut tidak akan menyele­saikan masalah kemacetan di Puncak secara keseluruhan.

Ia menyebut skema-skema itu hanya akan mengurangi kemacetan pada hari-hari kerja. Sedangkan untuk akhir pekan, kemacetan diprediksi masih akan tetap terjadi.

"Sebab volume kendaraan setiap akhir pekan lebih banyak daripada volume kendaraan pada hari biasa," terangnya.

Baca Juga: Ingat, Ganjil Genap Masih Berlaku di Jalur Puncak

Secara terpisah, Kepala Bappeda­litbang Kabupaten Bogor, Suryanto Putra men­gatakan, penataan jalur Pun­cak merupakan kewenangan pemerintah pusat. Untuk itu, pihaknya mengaku tidak mengetahui soal rencana penambahan lajur di simpang yang jadi sumber kemacetan.

"Kaitan jalur Puncak, Dishub, DPUPR, dan Bappeda tidak dilibatkan. Karena ke­wenangannya ada di pusat," katanya.