Sri Mulyani Tidak Dilaporkan Transaksi Rp 189 Triliun, Mahfud MD Sebut Heru Pambudi

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati tidak mendapatkan laporan yang benar terkait transaksi janggal sebesar Rp 189 triliun.

Padahal, ujar Mahfud, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyerahkan laporan itu pada 2017 ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu), salah satunya ke Dirjen Bea dan Cukai kala itu, Heru Pambudi.

Hal itu disampaikan Mahfud MD saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Jakarta, Rabu (29/3/2023). Menurut Mahfud, dirinya dan PPATK mengungkap soal laporan itu kepada Menkeu pada pertemuan tanggal 14 Maret 2023, namun ternyata Sri Mulyani tidak tahu.

Sri Mulyani pun, kata Mahfud, kemudian mengkonfirmasi laporan itu ke pejabat yang bersangkutan. "Yang semula ketika ditanya oleh Bu Sri Mulyani, ini apa, kok, ada uang Rp 189 (triliun)?’ Pejabat tingginya yang eselon I bilang, ‘oh nggak ada bu, di sini, tidak pernah ada’," ujar Mahfud.

Sri Mulyani lalu menunjukkan kepada pejabat itu adanya surat dari PPATK sejak 2020 terkait transaksi mencurigakan senilai Rp 189 triliun. Mendengar hal itu, baru kemudian pejabat eselon I Kemenkeu tersebut mengatakan akan melakukan penelitian lebih lanjut.

Mahfud menjelaskan, temuan Rp 189 triliun itu merupakan dugaan pencucian uang cukai dengan 15 entitas terkait impor emas batangan. Surat cukai diduga dimanipulasi dengan keterangan "emas mentah", padahal sudah terbentuk emas batangan.

"Impor emas batangan yang mahal-mahal itu, tetapi di surat cukainya dibilang emas mentah. Diperiksa oleh PPATK, diselidiki. ‘Bagaimana, kamu kan emasnya udah jadi, kok bilang emas mentah?' 'Enggak, ini emas mentah tetapi dicetak di Surabaya', dicari ke Surabaya dan nggak ada pabriknya," kata Mahfud MD.