KPK Sebut 7 Kementerian Belum 100% Sampaikan LHKPN, Mana Saja?

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan, masih ada tujuh kementerian yang penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) belum 100%.

Hanya saja, KPK tetap menilai penyampaian LHKPN oleh wajib lapor kali ini sudah lebih baik.

"Data per 14 April, kalau kementerian ini jauh sudah membaik karena rata-rata sudah 99%," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/3/2023)

Pahala memandang positif tingkat pelaporan itu. Dia menilai, ada andil media sehingga para wajib lapor tepat waktu menyampaikan LHKPN.

"Jadi saya berterima kasih ke media karena ngeramein LHKPN, kayak-nya orang jadi agak takut sekarang kalau telat. Ini paling tinggi nih selama periode LHKPN tiba-tiba 31 Maret, kementerian sudah 99%. Tapi ada juga beberapa kementerian yang kurang reaktif," ungkapnya.

Dalam paparannya, Pahala menyebutkan tujuh kementerian yang penyampaian LHKPN oleh internalnya belum 100%. Mereka yakni Kemenlu 80,58%; Kemenko Polhukam 89,13%; Kemenhan 91,94%; Kemenpora 96,08%; Kemendikbudristek 96,48%; Kemenko Perekonomian 96,59%; serta Kementerian Investasi 97,18%.

Pahala menyampaikan, sebetulnya ada empat kementerian lainnya yang penyampaian LHKPN belum 100%, tepatnya sekitar 99%. Hanya saja, dia menerangkan, KPK tidak terlalu mempermasalahkannya.

"Kita duga ada satu orang pensiunannya, dia kalau pensiun kan harusnya ngisi LHKPN terakhir. Biasanya orang pensiun ya sudah selesai saja. Akibatnya ngegantung jadi 99 koma sekian. Itu kita anggap sudah lah," tutur Pahala.