Marketplace Guru, Jadi Solusi Bagi Perekrutan Tenaga Pengajar

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mencetuskan pembentukan marketplace guru yang diyakini dapat membuat perekrutan tenaga pengajar menjadi lebih efisien, khusus bagi guru honorer. Rencananya, konsep ini akan direalisasikan pada 2024 mendatang.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani meyakini bahwa konsep bernama Ruang Talenta Guru ini akan membantu menyelesaikan perekrutan guru yang sering terbentur masalah.

"Konsepnya itu adalah untuk penyelesaian masalah seleksi guru yang kita lakukan dua kali berturut-turut sejak 2021 hingga 2022 yang beberapa kali bermasalah. Masalahnya antara lain adalah perhitungan potongan gaji guru dari Kemendikbudristek tidak sama dengan usulan dari pemerintah daerah," kata Nunuk usai mengikuti rapat Kemendikbudristek dengan Komisi X DPR RI, Rabu (14/6/2023).

Menurut keterangannya, sistem marketplace guru ini akan memuat database guru yang akan direkrut. Mengingat konsep ini berbasis teknologi, pihak sekolah nantinya dapat mengakses database tersebut dan mencocokkannya dengan kebutuhan tenaga pengajar di sekolah masing-masing.

"Hasil seleksi guru-guru ini akan dikumpulkan dalam database guru sehingga kepala sekolah bisa langsung mengganti guru yang misalnya pensiun, pada saat itu juga. Jadi kekosongan guru dapat teratasi dan pemenuhan kebutuhan guru juga dapat diisi oleh orang yang berkualitas. Itu urgensinya," jelasnya.

Nunuk mengatakan bahwa progres pengembangan konsep tersebut sudah mencapai 100 persen dan akan segera disosialisasikan ke masyarakat dan kementerian terkait.

"Kalau untuk pengembangan konsepnya sudah 100 persen, kan pasti akan ditunjang dengan pengembangan sistem juga. Ini sebenarnya kita sudah berkolaborasi dengan kementerian lain," lanjut Nunuk.

Terkait dengan potensi kendala, ia mengatakan bahwa Kemendikbudristek telah memetakan beberapa hal dan merumuskan solusi jika Ruang Talenta Guru ini menemui kendala.

"Kendalanya tentu ada, ini kan konsep baru yang ditawarkan mas Menteri. Kami saat ini sedang mengembangkan platformnya sendiri sudah ada seperti platform Merdeka Belajar itu induknya, kita sudah mulai melakukan sosialisasi kepada kementerian dan masyarakat. Selain itu ada juga kendala lain misalnya dari peraturan daerah dan manajemen ASN. Tapi kita akan coba untuk pulihkan sentralisasi dari pusat," pungkasnya.