ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

P2G Sebut Kisruh PPDB Zonasi Baru Puncak Gunung Es

Rabu, 2 Agustus 2023 | 10:31 WIB
MP
R
Penulis: Maria Gabrielle Putrinda | Editor: RZL
Sekelompok masyarakat gelar aksi unjuk rasa di SMAN 1 Kota Tangerang terkait sistem zonasi PPDB, Jumat 14 Juli 2023.
Sekelompok masyarakat gelar aksi unjuk rasa di SMAN 1 Kota Tangerang terkait sistem zonasi PPDB, Jumat 14 Juli 2023. (Beritasatu.com/Wahroni)

Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Bidang Litbang Pendidikan P2G (Perhimpunan Pendidikan dan Guru) Feriansyah mengatakan bahwa kisruh PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) zonasi saat ini baru puncak gunung es. Ia menuturkan permasalahan yang mendasar bukanlah hal tersebut.

"Kami di P2G, khususnya di Litbang melihat bahwa kisruh PPDB zonasi ini hanya puncak gunung es. Karena apa? Permasalahan yang mendasar itu adalah pemerataan kualitas, mutu dari pendidikan itu sendiri," ujar Feriansyah kepada Beritasatu.com, Selasa (1/8/2023).

Ia mengatakan permasalahan paling banyak terjadi di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Daya tampung atau jumlah sekolah tidak mengikuti pertumbuhan dan gerak masyarakat.

ADVERTISEMENT

"Jadi perkembangan masyarakat ini kalau di perkotaan khususnya itu kan semakin ke pinggir. Kalau di kota Bogor, semakin ke pinggir dari kota Bogor, Jakarta juga seperti itu, Medan juga seperti itu, Bandung juga seperti itu. Jadi perkembangan masyarakat ini kan banyak yang komuter dia jadinya," kata Feriansyah.

Terkait hal-hal yang harus dievaluasi dan diperbaiki terkait penyelenggaraan sistem zonasi PPDB, pihak P2G telah mencatat ada lima fenomena yang terjadi. Pertama, adanya migrasi domisili. Kedua, sekolah yang kelebihan murid. Ketiga, sekolah yang kekurangan siswa.

"Keempat masalah dalam PPDB yang sering muncul yaitu adanya 'siswa titipan' bahwa masih ada praktik-praktik kecurangan. Kelima adalah anak-anak yang berasal dari keluarga rentan tidak terakomodir dalam kuota," tuturnya.

Menurut P2G, solusinya adalah pelaksanaan PPDB yang lebih afirmasi terhadap anak-anak dari golongan yang rentan, serta anak-anak dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Pasalnya, jika anak-anak yang rentan ini tidak dapat mengakses pendidikan yang gratis, maka mereka lebih memilih untuk putus sekolah.

Tidak hanya memperhatikan kelompok-kelompok yang rentan, pelaksanaan PPDB juga harus berintegritas, lebih adil, lebih terbuka, akuntabel dan sosialisasi penentuan zonasi yang benar.

"Jadi jangan sampai pelaksanaannya ya PPDB zonasi ini kan awalnya agar tidak ada lagi istilah-istilah konsep-konsep, paradigma bahwa ada favorit dan non-favorit. Sebenarnya tidak ada semua sekolah itu favorit dengan keunikan masing-masing dan kebutuhannya masing-masing," jelas Feriansyah.



Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA TERKAIT

Pungli PPDB 2025 Marak di Bandung, Farhan Minta Semua Pelaku Ditangkap

Pungli PPDB 2025 Marak di Bandung, Farhan Minta Semua Pelaku Ditangkap

LIFESTYLE
Pungli PPDB Capai 28 Persen, KPK Desak Kepala Daerah Bertindak

Pungli PPDB Capai 28 Persen, KPK Desak Kepala Daerah Bertindak

NASIONAL

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon