Dalami Kasus Korupsi Gereja, KPK Cegah Bupati Nonaktif Mimika ke Luar Negeri

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah mencegah Bupati nonaktif Mimika, Eltinus Omaleng ke luar negeri. Eltinus merupakan salah satu pihak yang ikut tersandung kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, Papua.

"Atas dasar pengembangan perkara terkait dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, KPK telah mengajukan cegah ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham terhadap Eltinus Omaleng dalam posisinya sebagai salah seorang saksi," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri di Jakarta, Senin (21/8/2023).

Cegah tersebut berlaku untuk enam bulan ke depan hingga sekitar Januari 2024. KPK meminta Eltinus kooperatif menghadapi proses hukum.

"Kami ingatkan pada saksi untuk menghadap tim penyidik sebagaimana penjadwalan pemanggilan yang segera akan dikirimkan," ungkap Ali Fikri.

KPK terus melakukan pengembangan dalam kasus tersebut hingga berujung pada penetapan tersangka baru. Proses ini berjalan seiringingan dengan upaya kasasi yang ditempuh KPK atas vonis lepas terhadap Eltinus Omaleng.

"Paralel dengan itu, KPK juga kembangkan kembali dengan menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka dalam perkara ini. Setidaknya ada tiga pihak swasta dan dua ASN," tutur Ali Fikri.

KPK diketahui telah melawan vonis lepas terhadap Eltinus Omaleng dalam kasus korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 lewat pengajuan kasasi. KPK tidak terima dengan vonis lepas yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Makassar terhadap Eltinus.

Eltinus sudah dijerat KPK bersama dengan Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Marthen Sawy, dan Direktur PT Waringin Megah Teguh Anggara dalam kasus dugaan korupsi pada pembangunan Gereja Kingmi Mile 32. Kasus ini diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 21,6 miliar.