Survei Charta Politik: Mayoritas Masyarakat Puas dengan Kinerja Pemerintahan Jokowi

Jakarta, Beritasatu.com - Mayoritas masyarakat Indonesia puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menjelang masa akhir jabatannya. Tingkat kepuasan masyarakat Indonesia berada di angka 75,5 persen.

Hal ini merupakan hasil survei terbaru Charta Politika Indonesia yang dilakukan pada 26-31 Oktober 2023 melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel sebanyak 2.400 responden, yang tersebar di 38 provinsi.

Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ± 2,0% pada tingkat kepercayaan 95%.

"Kita dapatkan angka di 75,5 persen yang menyatakan puas. Ada 11,3 persen menyatakan sangat puas, 64,2 yang menyatakan cukup puas," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam rilis survei secara daring bertajuk 'Peta Elektoral Pasca Putusan MK & Pendaftaran Capres-Cawapres', Senin (6/11/2023).

Kemudian, sebanyak 23,8 persen masyarakat menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Perinciannya, 20,5 persen masyarakat kurang puas dan 3,3 persen masyarakat tidak puas sama sekali.

Yunarto mengatakan keputusan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi lebih baik dibandingkan tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada periode kedua, yang relatif berada di angka 60 persen.

"Kalau kita lihat tren, sebetulnya masih di angka cukup baik. Karena memang di atas 70 persen. Ini bisa dikatakan angka yang berbeda, biasanya disebut istilah kutukan periode kedua," tandas Yunarto.

Lebih lanjut Yunarto mengatakan, kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi di sektor ekonomi masih cukup bagus dengan tingkat kepuasan di angkat 61,8 persen. Begitu juga kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi di sektor hukum berada di angka 63,8 persen.

Namun, kata Yunarto, kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dalam pemberantasan korupsi dinilai masih kurang baik karena hanya mencapai 59,8 persen atau di bawah 60 persen.

"Ini jadi lampu merah karena jauh sekali dari tingkat kepuasan secara umum yang 75 persen. Sementara itu, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang pemberantasan korupsi hanya 59,8 persen," pungkas Yunarto.