PDIP Masih Berpeluang Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Ini Analisisnya

Jakarta, Beritasatu.com - Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago menilai PDIP masih mempunyai peluang bergabung koalisi partai pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Meskipun, kata Arifki, peluang koalisi tersebut terjadi tidak pada tahun 2024, tetapi pascakongres PDIP di tahun 2025 nanti.

"Saya rasa ini juga memungkinkan PDIP masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran ketika kongres 2025 nanti, apakah Mba Puan Maharani yang menjadi ketum selanjutnya. Ini juga akan membuka jalur komunikasi dengan Mas Gibran atau dengan Pak Prabowo," ujar Arifki saat dihubungi Beritasatu.com, Selasa (27/2/2024).

Menurut Arifki, Puan Maharani memiliki sikap yang lebih cair dan akomodatif dibandingkan Megawati Soekarnoputri. Sikap Puan Maharani tersebut, kata dia, memungkinkan PDIP akan mengambil posisi membangun bangsa dengan berada di pemerintahan.

"Mba Puan lebih mudah berkomunikasi dengan Pak Prabowo maupun Mas Gibran dengan sikap politik dia yang lebih cair dan juga lebih konsolidatif untuk melihat peluang-peluang PDIP berada di dalam pemerintahan. Apalagi sampai saat ini, PDIP belum memecat Gibran dan Jokowi dari PDIP. Artinya ruang-ruang untuk bergabung dengan pemerintahan itu masih ada," jelas Arifki.

Hanya saja, kata Arifki, saat ini, PDIP kemungkinan besar akan mengambil sikap oposisi atau berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran. Jika konsisten menjadi oposisi yang konstruktif, kata dia, PDIP bisa mendapatkan keuntungan elektoral di Pemilu 2029.

"Besar kemungkinan PDIP akan oposisi karena memang sikap politik PDIP yang tegak lurus dengan apa yang diungkapkan Bu Mega dan ini juga bersinggungan dengan sikap PDIP yang tidak enak dengan posisi Gibran sebagai cawapres, apalagi juga Prabowo sebagai presiden. Apalagi kepentingan-kepentingan elektoral yang diambil PDIP juga akan mendapatkan efek elektoral cukup baik di 2029," pungkas Arifki.

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, PDIP siap berada di luar pemerintahan untuk menjalankan tugas check and balance jika pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah dinyatakan secara resmi oleh KPU sebagai pemenang Pilpres 2024. Menurut Hasto, sistem di Indonesia tidak mengenal istilah oposisi atau koalisi sehingga PDIP lebih mengambil sikap berada di luar pemerintah jika Prabowo-Gibran menang.

"Jadi, di dalam konstitusi kita, kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004, 2009 posisi saat itu 2004, 2009 adalah berada di luar pemerintah," ujar Hasto.

Hasto lalu menjelaskan makna berada di luar pemerintah di mana PDIP akan mendukung kebijakan-kebijakan pro-rakyat dan menolak kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat.

"Di luar pemerintah artinya, ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat secara kolektif untuk kemajuan, didukung. Namun, ketika ada yang berbeda misalnya, impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya," terang Hasto.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan pihaknya belum memutuskan secara resmi apa nantinya berada di dalam pemerintah atau di luar pemerintah. PDIP bersama Tim Pemenangan Nasional (TPN), kata Hasto, masih fokus mengawal proses rekapitulasi berjenjang.