Pasang Badan, Fraksi Demokrat: Hak Angket Jangan Sampai Menuduh Pemilu Curang

Jakarta, Beritasatu.com - ​​​​​​Anggota Komisi VI DPR dari fraksi Demokrat, Herman Khaeron mengatakan wacana pengajuan hak angket jangan sampai menuduh pelaksanaan Pemilu 2024 diisi dengan kecurangan yang mendegradasi pelaksanaan agenda politik 5 tahunan tersebut.

Menurut Herman, hak konstitusional rakyat yang telah mencurahkan suaranya pada Pemilu 2024 bisa terdegradasi jika wacana hak angket itu berisi tentang tuduhan kecurangan.

"Tidak perlu membangun wacana-wacana kecurangan dan sebagainya," kata dia dalam rapat paripurna DPR saat pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024, di Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024) dikutip Antara.

Herman mengajak seluruh pihak memperjelas terlebih dahulu duduk permasalahan apabila ingin mengajukan hak angket. Langkah ini penting supaya tidak ada informasi yang bias di masyarakat. Setelah itu, isi dari hak angket perlu dibahas secara bersama-sama.

Herman menambahkan DPR memiliki tugas mengawal dan mengawasi pemilu sampai batas waktu yang ditetapkan. Selebihnya, tugas konstitusional bisa dilakukan jika ada hal-hal lain yang ditemukan pada pemilu.

"Jangan sampai publik betul-betul tidak mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Ini penting karena DPR merupakan bagian pengambil keputusan dalam pelaksanaan pemilu," katanya.

Herman juga mempertanyakan tuduhan anggota DPR fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah yang memandang Pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi paling brutal. "Kalau (pemilu) brutal, brutalnya di mana?" kata Herman saat menyampaikan aspirasi pada rapat paripurna DPR.

Sementara anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra Kamrussamad berbicara mengenai penolakannya terhadap hak angket. Hal paling mendesak bagi rakyat saat ini adalah pengentasan pengangguran dan penciptaan lapangan pekerjaan, bukan soal hak angket.