ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Repnas Anggap Wajar Jika Prabowo Akomodasi Parpol dan Relawan di Kabinet

Rabu, 1 Mei 2024 | 22:54 WIB
YP
BW
Penulis: Yustinus Patris Paat | Editor: BW
Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira
Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira (Beritasatu.com/Yustinus Patris Paat)

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Prabowo-Gibran, Anggawira mengatakan wajar jika presiden terpilih Prabowo Subianto mengakomodasi perwakilan partai politik pengusung dan relawan di kabinet baru. Pasalnya, partai politik dan para relawan merupakan ujung tombak pemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 lalu.

"Pertama, ada akomodasi dari partai politik (dan relawan) tidak bisa dinaifkan, karena pemerintahan ini merupakan pemerintahan hasil dari proses politik dan Pak Prabowo bisa melangkah menjadi capres dan cawapres tentunya, yang mendorong atau secara formal mengusung adalah partai politik. Dalam konteks kabinet ini pasti akan mengikutsertakan partai politik," ujar Anggawira saat dihubungi Beritasatu.com, Rabu (1/5/2024).

Menurut Anggawira, para ketua umum partai politik pengusung dan pimpinan relawan bisa saja sudah memiliki konsensus terkait formasi kabinet. Anggawira mengaku tak masalah dengan hal tersebut, yang terpenting, para menteri yang dipilih merupakan orang-orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk memimpin suara kementerian.

ADVERTISEMENT

"Karena ini hak prerogatif presiden, pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan kualitas dan kapabilitas daripada orang-orang dari unsur parpol. Tentu ada unsur lain juga seperti relawan, unsur-unsur profesional, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi yang juga bisa menjadi salah satu sumber rekrutmen, bisa juga dari lembaga pendidikan seperti kampus-kampus yang secara keilmuan bisa menjadi salah satu sumber daripada rekrutmen," jelas Anggawira.

Karena itu, Anggawira enggan mendikotomikan antara menteri dari partai politik atau profesional. Menurut dia, dikotomi parpol dan profesional sudah tidak relevan lagi karena yang dipertimbangkan sekarang adalah kualifikasi calon menteri bersangkutan.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon