ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Setuju dengan Megawati, OSO: Komitmen Kerja Sama Partai, Bukan Koalisi

Sabtu, 25 Mei 2024 | 06:40 WIB
CS
R
Penulis: Celvin Moniaga Sipahutar | Editor: RZL
Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) selepas pembukaan Rakernas V PDIP di Ancol, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2024.
Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) selepas pembukaan Rakernas V PDIP di Ancol, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2024. (Beritasatu.com/Ade Suherman)

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), merespons pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang menganggap istilah koalisi tidak relevan. OSO menyetujui pandangan Megawati dan menyatakan bahwa istilah "kerja sama partai" lebih tepat.

"Itulah komitmen kita sejak awal. Semua partai-partai yang bergabung dalam kerja sama ini, sebagaimana disebut Bu Mega, bukanlah koalisi, tetapi kerja sama partai," ujar OSO selepas pembukaan Rakernas V PDIP di Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024).

OSO membenarkan pernyataan Megawati bahwa PDIP, Hanura, Perindo, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap solid setelah kontestasi Pemilu 2025. Dia menegaskan bahwa keempat partai siap melanjutkan kerja sama menuju Pilkada serentak 2024.

ADVERTISEMENT

"Kerja sama itu sampai saat ini masih tetap utuh dan mempunyai marwah yang tinggi, dan sikap Bu Mega sama seperti sebelumnya," tutur OSO.

Mengenai sikap PDIP di pemerintahan Prabowo-Gibran, OSO menegaskan bahwa partainya akan tetap setia terhadap Megawati.

"Apa yang disepakati, itu yang akan kita laksanakan nanti," ujar OSO.

Sebelumnya, dalam pidato politiknya di Rakernas V PDIP, Megawati mengatakan bahwa istilah koalisi atau oposisi tidak seharusnya ada di Indonesia. Hal ini, menurutnya, tidak sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang berbasis sistem presidensial, bukan parlementer. Oleh karena itu, istilah yang tepat adalah "kerja sama."

"Saya langsung bilang seperti itu, karena saudara-saudaraku sekalian, anak-anakku tersayang, harus diluruskan. Banyak yang salah kaprah karena dalam sistem ketatanegaraan kita, boleh tanya pada Pak Mahfud, sistem kita adalah sistem presidensial. Jadi, bukan parlementer, sebetulnya kita tidak ada koalisi ataupun oposisi," ucap Megawati.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA TERKAIT

KPK Bakal Dalami Dugaan Gratifikasi Fasilitas Jet untuk Menag dari OSO

KPK Bakal Dalami Dugaan Gratifikasi Fasilitas Jet untuk Menag dari OSO

NASIONAL

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon