Kantor Staf Presiden Pertanyakan Urgensi Pembentukan Kementerian Haji

Jakarta, Beritasatu.com - Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP), Siti Ruhaini Dzuhayatin mempertanyakan urgensi usulan pembentukan Kementerian Haji dari Ketua Badan Anggaran DPR  Said Abdullah.

Menurutnya, sistem yang mengatur ibadah haji selama ini sudah cukup ideal. Kementerian Agama (Kemenag) tidak berjalan sendiri dalam mengurus calon jemaah haji, karena ada pihak-pihak yang membantu.

“Sebetulnya bukan hanya Kementerian Agama yang mengurus haji. Jadi tidak betul juga dikatakan bahwa urusan haji itu di Kementerian Agama saja,” kata Ruhaini di Tugu Kuntskring Palais, Jakarta, pada Senin (10/6/2024).

Dia menjelaskan ada proses panjang mulai pendaftaran hingga pemberangkatan jemaah haji. Selama ini, Kemenag telah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta badan-badan pengelola untuk urusan administrasi dan imigrasi.

“Jadi Kementerian Agama itu sifatnya hanya mengoordinasi,” imbuh Ruhaini.

Namun, sebagai perpanjangan tangan presiden, pihaknya tetap menerima usulan pembentukan Kementerian Haji untuk kemudian dilakukan pengkajian. Nantinya akan dipertimbangkan apakah usulan tersebut mampu menjawab permasalah haji.

“Itu kita dengar di KSP ya, tetapi tentu ini akan dikaji lebih lanjut untuk melihat apakah sistem yang sudah ada ini memang bermasalah atau tidak,” tutur Ruhaini.

Sebelumnya Said Abdullah mengusulkan ide untuk membentuk Kementerian Haji dalam rapat dengan Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, dan Kemenko Marves, di kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).

“Memang idealnya Kementerian Agama itu sendiri, Kementerian Haji sendiri,” kata Said.