Amphuri Soal Pembentukan Kementerian Haji: Fokusnya untuk Masyarakat

Jakarta, Beritasatu.com - Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) mendukung usulan pembentukan Kementerian Haji apabila fokusnya untuk masyarakat.

Sekjen DPP Amphuri, Farid Aljawi mengatakan ada dua pandangan dari kacamata masyarakat terhadap Kementerian Haji yang diusulkan Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah, pada Rabu (5/6/2024).

"Pertama adalah pelayanan terhadap masyarakat dalam rangka pelaksanaan ibadah haji ini agar bisa maksimal," kata Farid kepada Beritasatu.com, Selasa (11/6/2024).

Sejauh ini, ibadah haji dan umrah menjadi hal yang sakral bagi masyarakat Indonesia, khususnya umat muslim. Indonesia juga menjadi penyumbang jemaah haji dan umrah terbanyak di dunia.

Oleh sebab itu, Farid menjelaskan bahwa pemerintah perlu memberikan pelayanan yang terbaik bagi para calon haji, agar terhindar dari masalah-masalah yang merugikan.

"Terus yang kedua, pengelolaan dana masyarakat yang dititipkan kepada pemerintah juga bisa dimanfaatkan dan kembali lagi kepada masyarakat," jelasnya.

Farid menyebutkan dana yang dibayarkan untuk menjalankan ibadah haji atau umrah merupakan titipan dari masyarakat dengan harapan yang tinggi kepada pemerintah.

Namun, selama ini Kementerian Agama dibantu oleh kementerian dan lembaga lain dalam pelaksanaanya sehingga tidak ada badan tersendiri yang fokus dalam mengurus hal tersebut.

"Bagaimana supaya mereka (pemerintah) bisa melaksanakan setiap tahunnya tanpa masalah  sehingga orang yang sudah antre bertahun-tahun bisa fokus melaksanakan ibadahnya," imbuh Farid.

Munculnya ide usulan pembentukan Kementerian Haji diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan, seperti antrean yang terlalu panjang. Namun, ide tersebut harus tetap dijalankan melalui peraturan sah yang ditetapkan oleh negara.

"Semuanya perlu diatur karena ini adalah dana amanat maka klausul itu juga harus masuk ke dalam undang-undang dan diatur tersendiri," tutup Farid.