Wakil Ketua MPR Yandri Susanto Sebut Pansus Haji Tak Diperlukan

Jakarta, Beritsatu.com - Wakil Ketua MPR Yandri Susanto menyebutkan pembentukan panitia khusus (pansus) haji tidak diperlukan. Pansus tersebut merupakan usulan Tim Pengawas (Timwas) DPR menyusul temuan beberapa permasalahan terkait pelaksananaan haji 2024.

Menurut Yandri, upaya evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan ibadah haji yang digelar Kementerian Agama (Kemenag), cukup dibahas dalam rapat kerja komisi atau panitia kerja (panja) haji di DPR.

"Tidak perlu dibentuk pansus untuk menyikapi hasil temuan Timwas Haji DPR," kata Yandri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (18/6/2024).

Dia mengungkapkan, salah satu temuan yang dipersoalkan adalah soal bahan baku pangan yang berasal dari Thailand. Dengan total 240.000 lebih jemaah asal Indonesia, dia menilai seharusnya bahan baku pangan berasal dari dalam negeri.

Yandri menuturkan, inisiasi bahan baku pangan dari Indonesia sudah dimulai ketika dirinya menjadi ketua Komisi VIII periode 2019-2022. Realisasinya, kata dia, keran ekspor untuk pemenuhan bahan baku asal Indonesia sudah dibuka oleh Kementerian Perdagangan.

"Saat ini tinggal memaksimalkan pelaku usaha nasional untuk menyiapkan bahan baku pangan yang dibutuhkan jemaah," katanya.

Namun, apabila bahan baku dari tanah air belum tersedia, Yandri mengaku, penyelenggara pun harus tetap menyediakan konsumsi bagi jemaah walaupun bahan bakunya berasal dari negara lain.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pihaknya tengah menyiapkan panitia khusus (pansus) untuk mengevaluasi pelaksanaan Ibadah Haji 2024.

"Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR berencana membentuk pansus untuk mengevaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 2024," kata Puan, Senin (17/6/2024).

Dia menjelaskan pansus itu bertujuan agar pelayanan kualitas haji ke depan bisa makin lebih baik dan memperbaiki kekurangan-kekurangan pada pelaksanaan Ibadah Haji 2024.

Timwas Haji DPR masih menemukan banyak kebijakan yang perlu perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan haji. Beberapa aspek yang menjadi perhatian Timwas Haji DPR, di antaranya terkait dengan manajemen kuota haji, petugas haji, dan anggaran haji.