Diperiksa KPK, Ketua DPRD Maluku Utara Ditanya Terkait Proyek Kantor PDIP

Jakarta, Beritasatu.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua DPRD Maluku Utara Kuntu Daud, Senin (12/8/2024). Dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba (AGK).

Saat dijumpai seusai pemeriksaan, Kuntu Daud mengaku dimintai konfirmasi oleh KPK terkait proyek pembangunan kantor DPD PDI Perjuangan (PDIP) Maluku Utara.

“Terkait dengan Pak Gubernur, pembangunan kantor PDIP. Enggak ada (aliran dana ke kantor PDIP). (Kantor) di Sofifi,” kata Kuntu seusai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (12/8/2024).

Kuntu mengaku ditanya tim penyidik KPK soal uang yang diduga berkaitan dengan proyek tersebut. Hanya saja, dia mengeklaim tidak tahu mengenai hal itu.

“Ya dikira uangnya, tetapi saya semua enggak tahu pembangunannya. Saya hanya tahu sudah jadi. Saya hanya satu pertanyaan, iya (terkait pembangunan). DPD. Nah makanya saya enggak tahu (harga pembangunan), enggak bisa jawab,” pungkasnya.

Diketahui, Abdul Ghani Kasuba ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mencapai Rp 100 miliar.

Bukti awal dugaan TPPU tersebut adanya pembelian dan upaya menyamarkan asal-usul kepemilikan aset bernilai ekonomis dengan mengatasnamakan orang lain, dengan nilai awal diduga Rp 100 miliar.

Sebelumnya, KPK menjerat Abdul Ghani dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.