Ini Kunci Sukses Jokowi Akselerasi Pembangunan Jalan Tol

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan gebrakan dalam pembangunan jalan tol di Indonesia. Sebanyak 70% lebih tol berhasil dibangun selama dua periode Jokowi menjabat sebagai presiden.

Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Masyarakat Tulus Abadi mengatakan tantangan dalam membangun jalan tol adalah pembebasan lahan. Namun, persoalan ini dapat ditangani dengan baik melalui kemudahan regulasi dari pemerintah sehingga pembangunan tol dapat dipercepat.

"Ada akselerasi selama 10 tahun terakhir adalah dengan perpres (peraturan presiden) yang dikeluarkan oleh presiden untuk mendorong percepatan di semua hal ini, termasuk dalam pembebasan lahan dan kemudian setelah lahan bebas baru bisa dikonstruksi dengan lancar," ujar Tulus kepada Beritasatu.com, Selasa (17/9/2024).

Selain itu, kata Tulus, persoalan pembebasan lahan juga telah diatur di Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Regulasi ini mengatur tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.

"Kalau terjadi sebuah kesulitan-kesulitan bisa langsung merujuk kepada regulasi itu dan kemudian dana untuk pembebasan bisa konsinyasi di pengadilan dan kemudian pembangunan konstruksi yang bisa dilakukan," jelasnya.

Tulus menegaskan, berbagai kemudahan regulasi yang ada menjadi kunci percepatan pembangunan jalan tol di Indonesia. Dikatakannya, masih ada beberapa pembangunan tol yang belum rampung karena sengketa tanah. Namun, sengketa itu bukan kepada pengelola atau pemerintah, melainkan sengketa kepemilikan antarindividu di masyarakat.

BPJT setidaknya mencatat sudah 2.893,02 kilometer (km) panjang ruas jalan tol yang membentang di Indonesia sejak 1978 hingga Juni 2024. Data BPJT ini menunjukkan sekitar 72,7% tol dibangun selama dua periode pemerintahan Jokowi.

Menurut BPJT, akselerasi pembangunan jalan tol ini merupakan prestasi dalam pemerintahan Jokowi dan berbagai stakeholder lainnya.

"Ya, ini semua bisa berlangsung dengan dukungan semua pihak dalam arti sebenarnya kemudahan itu berada di regulasi itu. Plus kemudian dukungan semua pihak sektor swasta dan BUMN itu kan akan bergerak kalau ada kepastian usaha, kepastian regulasi maupun kepastian ekonomi," pungkasnya.