Besaran Tunjangan Perumahan Anggota DPR Dibahas Minggu Depan

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan lembaganya akan membahas besaran uang tunjangan perumahan anggota DPR pada pekan depan. Tunjangan perumahan merupakan penggantian rumah jabatan anggota (RJA) yang tidak diberikan lagi kepada anggota DPR 2024-2029.

"Kita baru selesai perhelatan memilih pimpinan DPR, kemudian pimpinan MPR dan baru minggu depan kemungkinan kita akan membicarakan hal-hal yang lain yang harusnya dibahas," ujar Dasco di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Dasco menuturkan seluruh anggota DPR periode 2019-2024 sebelumnya sudah diminta untuk mengosongkan rumah dinas yang berada di Kalibata, Jakarta Selatan dan Ulujami, Jakarta Barat, sejak 30 September 2024. Begitu juga dengan rumah pimpinan DPR yang berada di kawasan Widya Chandra, Senayan juga diminta dikosongkan sebelum 30 September 2024.

"Saya sampai hari ini juga belum menerima kabar tentang rumah dinas pimpinan, karena rumah dinas pimpinan dan fasilitas yang lain kita sudah serahterimakan per 30 September. Jadi 30 September kemarin rumah dinas sudah dikosongkan," pungkas Dasco.

Terpisah, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar membeberkan alasan DPR periode 2024-2029 tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas atau rumah jabatan lagi. Menurut  Indra, kondisi RJA DPR sebagai besar sudah parah sehingga tidak layak dihuni lagi.

"Sebagian besar itu kondisinya cukup parah. Nanti saya berharap teman-teman kalau sempat, hari Senin saya akan mengajak bersama-sama kita meninjau rumah jabatan. Nanti kita santai-santai nanti melihat dan berdiskusi di sana. Kondisinya sudah sebagian sangat parah," ujar Indra saat konferensi pers di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Indra mengatakan rumah dinas DPR di Jakarta sudah tidak ekonomis lagi. Menurut dia, jika dipertahankan, maka biaya pemeliharaan akan lebih besar.