Isu Politik dan Hukum Terkini : 34 Pejabat Kabinet Merah Putih Belum Sampaikan LHKPN hingga Rumah Hasto Digeledah KPK

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pejabat di Kabinet Merah Putih untuk segera menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Pasalnya masih ada sebanyak 34 pejabat Kabinet Merah Putih yang belum sampaikan LHKPN.

Berita tersebut menjadi salah satu isu yang sorot pada Selasa (7/1/2025). Isu politik dan hukum lainnya yang juga disorot terkait penggeledahan rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, hingga dua anggota Polda Metro Jaya terkena demosi buntut kasus polisi peras WNA Malaysia dengan kedok tes urine di acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024.

Berikut rangkuman isu politik dan hukum terkini sepanjang Selasa (7/1/2025).

34 Pejabat Kabinet Merah Putih Belum Lapor LHKPN 
KPK mengingatkan 34 pejabat di Kabinet Merah Putih yang belum sampaikan LHKPN agar segera melaporkan aset mereka sebelum batas akhir pada 21 Januari 2025.

Hingga Selasa (7/1/2025), sebanyak 90 dari 124 pejabat kabinet telah menyelesaikan pelaporan LHKPN mereka. Artinya masih ada 34 pejabat yang belum melaporkan LHKPN.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menegaskan pentingnya pelaporan LHKPN pejabat kabinet ini demi transparansi dan akuntabilitas pejabat publik.

Penggeledahan Rumah Hasto Kristiyanto
Tim penyidik KPK melakukan penggeledahan rumah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Perumahan Villa Taman Kartini, Blok G3 Nomor 18, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (7/1/2024). Penggeledahan berlangsung selama hampir empat jam, yang dimulai sejak pukul 14.45 WIB.

Berdasarkan pantauan Beritasatu.com di lokasi, sejumlah penyidik KPK terlihat keluar dari rumah Hasto sekitar pukul 18.20 WIB dengan mengenakan rompi khas. Mereka langsung memasuki delapan mobil Toyota Innova hitam yang terparkir di depan rumah. Salah satu penyidik membawa koper besar yang diduga berisi barang bukti hasil penggeledahan.

Prabowo Akan Lobi Arab Saudi untuk Tambah Kuota Haji 2025
Selain berita tentang masih banyaknya pejabat Kabinet Merah Putih yang belum sampaikan LHKPN, hingga rumah Hasto Kristiyanto digeledah KPK, berita terkait penyelenggaraan Haji 2024 juga menjadi sorotan.

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan Presiden Prabowo Subianto bakal terbang ke Arab Saudi untuk melobi penambahan kuota haji 2025 kepada otoritas setempat pada akhir Januari 2025.

Hal tersebut merupakan langkah nyata Presiden Prabowo untuk mengurangi antrean calon jemaah haji Indonesia yang masih sangat panjang. Prabowo disebut akan terbang ke Arab Saudi pada akhir Januari 2025.

Istri Ungkap Respons Hakim Mangapul Terkait Vonis Bebas Ronald Tannur
Marta Panggabean, istri hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Mangapul, mengungkapkan respons suaminya saat ditanya mengenai vonis bebas untuk Gregorius Ronald Tannur. Mangapul merupakan salah satu hakim yang menyidangkan kasus tersebut.

Pernyataan ini disampaikan Marta saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara Ronald Tannur di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (7/1/2025). Dalam kasus ini, hakim Mangapul dan rekannya, Erintuah Damanik, duduk sebagai terdakwa.

"Saya tanya, bapak bilang 'itu urusankulah, tak usah ditanya'," ujar Marta di persidangan.

2 Anggota Polda Metro Jaya Kena Demosi 5 Tahun Buntut Kasus DWP 2024
Dua anggota Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, Bripka Ready Pratama dan Brigadir Dwi Wicaksono, dijatuhi sanksi demosi atau penurunan pangkat. Keputusan tersebut diambil seusai keduanya menjalani sidang etik kasus polisi peras WNA Malaysia dengan kedok tes urine di acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024.

Erdi mengungkapkan, dalam kasus polisi peras penonton DWP 2024, Bripka Ready Pratama dan Brigadir Dwi Wicaksono merupakan anggota polisi dari Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.

Demikian isu politik dan hukum terkini terkait masih banyaknya pejabat Kabinet Merah Putih yang belum sampaikan LHKPN, hingga rumah Hasto Kristiyanto digeledah KPK.