100 Hari Prabowo: Ini Daftar Kontroversi 8 Menteri dan Wamen Kabinet Merah Putih

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka genap 100 hari pertama kepemimpinan pada 28 Januari 2025. Dalam kurun waktu tersebut, beberapa menteri Kabinet Merah Putih sempat membuat kontroversi yang menghebohkan publik.

Prabowo mengukuhkan Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 menteri, lima kepala badan, dan 56 wakil menteri pada Senin (21/1/2025). Jumlah menteri pembantu Prabowo terbanyak dalam sejarah Indonesia sejak Kabinet Dwikora II 1966.

Dalam perjalanannya, beberapa menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih mendapat sorotan tajam dari publik karena membuat kontroversi. Siapa saja?

Yusril Ihza Mahendra
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengeluarkan pernyataan kontroversial pada hari pertama pelantikan Kabinet Merah Putih. Pakar hukum tata negara itu mengatakan tragedi 1998 bukan pelanggaran HAM berat. 

Hal itu disampaikan Yusril saat ditanya wartawan terkait upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Menurut Yusril dalam beberapa dekade terakhir tidak ada pelanggaran HAM berat di Indonesia, seperti genosida, pembunuhan massal, dan pembersihan etnis.

“Tidak terjadi dalam beberapa dekade terakhir ini. Mungkin terjadi justru pada masa kolonial, pada waktu awal perang kemerdekaan,” kata Yusril di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2025).

Pernyataan Yusril menuai kontroversi karena laporan-laporan resmi menyatakan tragedi 1998 adalah pelanggaran HAM berat. 

Yandri Susanto
Dua hari setelah dilantik, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mendapat sorotan karena menggunakan kop dan stempel resmi Kemendes pada undangan pribadi acara haul orang tuanya. Setelah undangannya beredar dan kasusnya viral, Yandri meminta maaf.

“Kan saya baru jadi menteri. Saya kan memang tiga periode di DPR, ya maklumlah baru belajar,” kata politikus PAN itu kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Natalius Pigai
Menteri HAM Natalius Pigai memicu kontroversi setelah meminta penambahan anggaran untuk kementeriannya sebesar Rp 20 triliun dari sebelumnya Rp 64 miliar.

“Saya maunya anggaran itu di atas Rp 20 triliun, tetapi itu kan kalau negara ada kemampuan,” kata Pigai di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Permintaan anggaran Rp 20 triliun disampaikan Pigai menuai kritik. Publik menilai mantan aktivis HAM itu harus menunjukkan kinerja dahulu sebelum minta tambahan dana.

Teddy Indra Wijaya
Mayor Teddy Indra Widaya menuai sorotan karena masih aktif sebagai TNI setelah dilantik menjadi sekretaris kabinet (seskab). Prajurit Kopassus tersebut merupakan ajudan Prabowo Subianto saat menjabat Menteri pertahanan.

Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengatakan pengangkatan Teddy sebagai seskab melanggar Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam pasal itu disebutkan prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pension dari dinas TNI.

Namun, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan Teddy tidak perlu mundur dari TNI. "Tidak harus mundur dari militer. Jabatan tersebut bisa diemban oleh militer aktif, sama seperti sekretaris militer presiden juga bisa diemban oleh militer aktif," katanya. 

Giring Ganesha
Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha disorot netizen karena membuat postingan dalam Bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan (EYD). 

Sebagai wamenbud, Giring dinilai seharusnya memperhatikan penulisan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.  

"Setelah pelantikan, saya langsung menyusul Pak Mentri @fadlizon ke kantor. Sampai disana kita langsung bersilaturahmi dengan beberapa jajaran staff yang menyambut dengan hangat," tulis Giring melalui akun @giring. 

Kemudian muncul akun @rimimachine membenarkan penulisan mantan vokalis grup band Nidji tersesebut.

"Setelah pelantikan, (beri koma) saya langsung menyusul Pak Menteri (bukan Mentri) ke kantor. Sampai di sana (di-nya dipisah), (beri koma) kami (jangan 'kita', karena formal) langsung bersilaturahmi dengan beberapa jajaran staf (F-nya satu, bukan staff) yang menyambut dengan hangat," tulis @rimimachine. 

"Menulis adalah bagian dari budaya. Mari mulai meluruskan langkah dari yang paling kecil," kata akun itu lagi.

Bahlil Lahadalia
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ditangguhkan penganugerahan gelar doktornya oleh Universitas Indonesia karena ada potensi pelanggaran dalam proses akademik. Bahlil baru saja lulus program studi S3 Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG).

Penangguhan itu diumumkan pada 13 November 2024 oleh Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) UI Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Penganugerahan doktor kepada Bahlil menuai kontroversi karena ketua umum Partai Golkar itu hanya menyelesaikan kuliah kurang dari dua tahun.