Wamendagri Bima Arya: Anggaran PSU Pilkada 2024 Harus Hemat, Rapat di Hotel Dilarang

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan anggaran pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan diatur sehemat mungkin. Ia pun melarang Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta jajarannya menggelar rapat koordinasi di hotel guna menekan pengeluaran yang tidak perlu.

"Kami pastikan anggarannya seminimal mungkin, sehemat mungkin. Jangan sampai dianggarkan untuk hal yang enggak perlu. Misalnya, sosialisasi koordinasi PSU di hotel, enggak boleh," ujar Bima Arya kepada wartawan, Selasa (4/3/2025).

Menurut Bima Arya, anggaran PSU akan difokuskan pada kebutuhan utama, seperti pengadaan surat suara, penyiapan tempat pemungutan suara (TPS), dan pengamanan selama tahapan PSU.

Bima menambahkan sumber pendanaan PSU Pilkada 2024 masih dalam tahap koordinasi. Ia menjelaskan pembiayaan PSU akan ditanggung oleh APBD kabupaten/kota terlebih dahulu. Jika anggaran daerah tidak mencukupi, maka akan dibantu oleh pemerintah provinsi. Apabila provinsi juga tidak mampu, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan akan turun tangan.

"Dalam beberapa hari ke depan, kami akan mengetahui sistem pendanaan yang akan digunakan," jelas Bima.

Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian 26 dari 40 perkara sengketa Pilkada 2024 yang berlanjut ke tahap pembuktian. Dari jumlah tersebut, 24 daerah diperintahkan untuk menggelar PSU.

PSU akan dilaksanakan dengan batas waktu berbeda-beda, yaitu 30 hari sejak putusan MK (berakhir pada 24 Maret 2025), 90 hari sejak putusan MK (berakhir pada 24 Mei 2025), dan 180 hari sejak putusan MK (berakhir pada 24 Agustus 2025).