Tegas! Deddy Sitorus Minta PSU Tak Bebankan Rakyat

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Deddy Sitorus mengatakan saat ini hampir semua daerah di Indonesia tengah mengalami defisit anggaran. Karenanya penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) bisa berdampak pada pelayanan masyarakat.

"Saya hanya ingin mengingatkan, bapak-bapak, hampir semua daerah kita itu defisit anggarannya. Kalau saya lihat di sini, data yang ada saja sama saya, misalnya ini Kabupaten Serang defisitnya Rp 116 miliar, Papua itu defisitnya Rp 195,4 miliar, Boven Digoel defisitnya Rp 45,6 miliar. Saya hanya ingin bilang bahwa konsekuensinya adalah pelayanan kepada masyarakat," kata Deddy Sitorus saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR dengan mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Gedung Senayan, Jakarta pada Senin (10/3/2025).

"Kalau benar... Apa namanya APBD yang mereka ajukan dan disetujui oleh pemerintah itu, betul-betul tidak efisien, Pak Mendagri. Tadi kan kalau menurut penjelasan Bapak banyak sekali yang ngawur itu di anggaran itu, misalnya biaya makan, perjalanan, dan lain-lain. Kalau memang itu adalah efisiensi, saya kira tidak akan terlalu berpengaruh. Tapi kalau ini tidak hati-hati kita, maka ini akan berdampak pada kondisi riil di daerah, apalagi kalau dia gede, Pak," tambahnya.

Ia juga mengingatkan terkait potensi gugatan ulang dan PSU lainnya di pilkada kali ini.

"Bisa satu kali, bisa dua kali, bisa tiga kali, bisa macam-macam karena kita enggak ngerti ini MK sekarang kayak apa. Yang digugat sengketa hasil, yang keluar diskualifikasi misalnya," ucapnya.

Menurutnya, karena putusan MK yang kini tidak dapat diprediksi, maka kementerian/lembaga terkait perlu memperhitungkan mitigasi risiko.

"Kalau Provinsi Papua diulang lagi, misalnya, tingkatnya provinsi nih, enggak gawat kita?" tuturnya.

Karena itu, kata Deddy, saat ini komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemilu luber jurdil sangat diperlukan.

"Saya kira ini menjadi penting karena kita bicara uangnya rakyat, Pak, kita bicara pelayanan kepada publik, bukan EO event Pilkada. Tolong value for money, jangan kita membebani rakyat kita karena keteledoran pelaksana, pengawas dan peserta pemilu. Tolonglah jangan main-main terkait persoalan ini," tegasnya.

Kemudian, ia pun menyinggung terkait pengangkatan CASN yang hingga kini tak kunjung jelas. Di sisi lain, kata Deddy Sitorus, pemerintah harus "membuang uang" untuk PSU.