Tolak Intervensi, PDIP Tegaskan Hormati Hasil PSU Pilkada Papua

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP menegaskan agar seluruh pihak menghormati hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Papua yang berlangsung pada Rabu (6/8/2025).

Ketua DPP Bidang Hukum dan Advokasi PDIP, Ronny Talapessy mengingatkan, semua peserta kontestasi harus menerima hasil PSU secara adil dan jujur tanpa ada tindakan yang merugikan hak politik masyarakat.

Ronny mengungkapkan adanya indikasi eskalasi kecurangan yang berusaha mengubah hasil perolehan suara dalam proses pleno berjenjang. Ia menyebut ada intimidasi terhadap panitia pemungutan suara (PPS), Bawaslu Provinsi Papua, dan KPU kabupaten/kota.

"Kami menilai ada upaya atau indikasi eskalasi kecurangan yang ingin mengubah hasil perolehan suara dalam pleno berjenjang. Intimidasi terhadap panitia pemungutan suara (PPS) bahkan terhadap Bawaslu Provinsi Papua dan KPU kabupaten/kota,” ujar Ronny kepada wartawan di Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Pasca-PSU, sejumlah lembaga survei merilis hasil hitung cepat atau quick count. Poltracking Indonesia mencatat pasangan calon nomor urut 01, Benhur Tomi Mano-Constant Karma yang diusung PDIP unggul dengan 50,85% suara berdasarkan data 100% TPS masuk.

Sementara itu, pasangan nomor urut 02, Matius Fakhiri-Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, meraih 49,15% suara.

Kedua pasangan ini didukung oleh 16 partai politik besar seperti Golkar, Nasdem, Demokrat, PKB, PAN, Hanura, PSI, Gerindra, dan lain-lain. Poltracking Indonesia melakukan quick count di 400 TPS dengan metode multistage random sampling dan margin of error ±1,0% pada tingkat kepercayaan 95%.

Namun, lembaga survei lain seperti Indikator Politik Indonesia memberikan hasil quick count berbeda yang mengunggulkan pasangan nomor urut 02.

Ronny menduga ada pihak-pihak yang mencoba memengaruhi penyelenggara pilkada agar mengubah hasil suara. Dugaan ini dianggap wajar karena salah satu pesaing Benhur-Constant adalah mantan kapolda Papua.

Ia juga mencontohkan kejadian intimidasi oleh oknum kepolisian kepada ketua dan anggota Panitia Distrik di Sentani Timur pada Kamis (7/8/2025) malam, serta insiden serupa di Kabupaten Kepulauan Yapen.

“Kami ingatkan agar Jakarta jangan mengintervensi kehendak rakyat. Kalau rakyat mau pasangan BTM dan CK yang menang ya sudah, jangan diubah hasilnya. Kita memikirkan keadilan dan kemakmuran sesuai amanat UUD 1945. Saya minta Bawaslu harus lebih ketat mengawasi perhitungan suara," tegas Ronny.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memantau langsung pelaksanaan PSU di Papua dan berharap ini menjadi PSU terakhir di provinsi tersebut.

“Harapan besar kami, kalau boleh, selesailah kali ini,” ujar Ribka di Lapangan SKB depan Auri Sentani, Kabupaten Jayapura.

Ribka menambahkan, Papua adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang masih menjalani PSU, dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan proses pemungutan suara.