Sivitas UGM: Revisi UU TNI Kembalikan Militerisme dan Dwifungsi ABRI!

Yogyakarta, Beritasatu.com – Ratusan sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) berunjuk rasa menolak revisi UU TNI di Balairung UGM, Yogyakarta, Selasa (18/3/2025). 

Warga UGM menilai revisi UU TNI sebagai upaya melegitimasi keterlibatan militer dalam pemerintahan sipil dan menghidupkan kembali konsep dwifungsi ABRI seperti di era Orde Baru.

"Kita melihat ada proses yang mencurigakan dan kalau dilihat dari agendanya, tidak bisa dibaca kecuali mengembalikan militerisme, mengembalikan dwifungsi ABRI. Kita sudah menderita selama 32 tahun Orde Baru, kita tidak mau militerisme kembali di ruang sipil," ujar Ahmad Mujib, seorang dosen UGM.

Aksi menolak revisi UU TNI ini diikuti oleh mahasiswa, dosen, karyawan, hingga alumni UGM. 

Para demonstran menyampaikan orasi sambil membawa berbagai poster berisi tuntutan, mendesak DPR untuk menghentikan pembahasan revisi UU TNI yang dinilai dilakukan secara tidak transparan.

Para sivitas akademika UGM juga menyoroti proses pembahasan revisi yang dilakukan DPR di hotel mewah beberapa hari lalu, di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini menimbulkan kecurigaan revisi UU TNI tidak dijalankan secara terbuka dan akuntabel.

Warga UGM menegaskan reformasi yang telah berjalan selama lebih dari dua dekade, tidak boleh dikorbankan demi kepentingan tertentu yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan supremasi sipil, seperti revisi UU TNI.