Dedi Mulyadi Larang Guru Beri PR, Pengamat: Kebijakan Enggak Benar!

Jakarta, Beritasatu.com -  Setelah kebijakan barak militer untuk anak nakal dan pemberlakuan jam malam, kini Gubernur Dedi Mulyadi melarang sekolah di Jawa Barat untuk memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada siswanya. 

Kebijakan ini dikritisi pengamat pendidikan Doni Koesoema yang menilai tidak ada yang salah dengan pemberian PR oleh guru kepada siswanya.

Menurut Doni alasan KDM, panggilan Dedi Mulyadi yang melarang pemberian PR kepada anak hanya karena selama ini dikerjakan orang tuanya, tidaklah tepat.

“PR itu membantu menyadarkan orang tua pentingnya pendampingan di rumah. KDM sudah lakukan sosialiasi itu belum ke orang tua? Jangan karena dengar dari satu pihak kemudian PR dihapus, kan enggak benar kebijakan itu menurut saya,” ujar Doni ketika dihubungi Beritasatu.com, Kamis (5/6/2025).

Doni menuturkan PR itu sebenarnya pengulangan pembelajaran di sekolah. Untuk itu seharusnya yang ditekankan adalah pengaturan pemberian PR bukan malah dihapus. 

“Yang menjadi masalah adalah PR tidak dilakukan dengan baik, jadi tidak ada yang salah dengan PR-nya. Yang salah itu orang tua tidak sadar kalau PR itu buat anak, buat melatih anak. Kalau tidak ada komunikasi yang baik, orang tua yang mengerjakan PR dan terkadang guru juga memberikan PR terlalu banyak. Itu yang harus diatur,” tegasnya. 

Dijelaskan Doni, fungsi PR dalam proses pendidikan adalah orang tua jadi peduli kepada anak. PR itu membantu menyadarkan ortu pentingnya pendampingan di rumah.

“PR itu tetap ada fungsinya, jadi kalau PR yang salah dikerjakan ya harus disosialisasikan ke orang tua. Gunanya PR itu apa? PR kan bantu anak belajar,” lanjutnya. 

Doni juga mengkritik kebijakan pendidikan Dedi Mulyadi terkait barak militer untuk anak nakal. Menurutnya, pembinaan karakter berbasis militer untuk siswa nakal memberikan dampak psikologis bagi anak di masa depan. Pendekatan ini dianggap dapat menstigmatisasi siswa dan justru memperparah kondisi psikologis mereka, alih-alih memberikan efek jera. 

“Begitu mereka balik ke sekolah, mereka akan dicap. Relasi sosial akan berubah. Mereka bisa dikucilkan. Belum lagi dampak psikologis jangka panjang kalau tidak ada pendampingan,” kata Doni.