Respons Pertukaran Data RI-AS, Misbakhun: Kedaulatan Digital Penting

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun merespons data pribadi Indonesia ke Amerika Serikat (AS) imbas kesepakatan dagang tarif impor. Misbakhun mengingatkan kedaulatan digital merupakan hal yang penting.

“Kedaulatan digital itu kan penting. Masa kedaulatan digital mau dikelola oleh asing? Nah, itu kan pertanyaannya,” kata Misbakhun kepada wartawan di kompleks DPR/MPR pada Rabu (23/7/2025).

“Kita kan masing-masing negara punya hak untuk mengelola data pribadi warga negara. Boleh enggak Indonesia mengelola data pribadinya warga negara lain? Kan enggak,” imbuhnya.

Misbakhun menyayangkan pertukaran data pribadi dijadikan salah satu kesepakatan impor tarif yang diterapakan Presiden AS, Donald Trump.

Menurutnya, dalam bernegosiasi, pemerintah harus mengutamakan nasionalisme agar tak melemahkan posisi RI di mata AS.

“Kalau dijadikan persyaratan dagang, itu kan harusnya tim negosiasinya harus bisa memperkuat posisi nasionalisme Indonesia. Jangan gitu kemudian posisi kita menjadi lemah,” katanya.

Politisi Golkar tersebut sendiri belum mengetahui secara persis bentuk kesepakatan pertukaran data pribadi tersebut. Dia pun mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital menjelaskan secara detail ke masyarakat.

“Nanti biar Kementerian Komdigi kan memberikan respons seperti apa karena itu kan wilayah kewenangan mereka. Protokolnya seperti apa penguasaan data pribadi itu,” ujarnya.

Klarifikasi Istana

Sebelumnya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi memberikan penjelasan terkait persoalan transfer data pribadi dalam kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat.

Menurut Hasan, ketentuan transfer data itu ditujukan untuk kepentingan komersial antara kedua negara dan tidak dikelola untuk hal-hal bersifat pribadi yang tak bertanggung jawab.

"Jadi tujuan ini adalah semua komersial, bukan untuk data kita dikelola oleh orang lain, dan bukan juga kita kelola data orang lain," kata Hasan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Hasan menjelaskan, implementasi dalam transfer data itu nantinya akan mengarah kepada keterbukaan data pembeli dan penjual. Hal ini penting agar perdagangan berujung pada usaha yang produktif, bukan yang membahayakan.