Pakar Hukum UB: Pengibaran Bendera One Piece Bukan Tindakan Kriminal

Malang, Beritasatu.com - Ketua Umum Pusat Pengembangan HAM dan Demokrasi (PPHD) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) Dr Muktiono menilai polemik pengibaran bendera bergambar kartun anime One Piece di Malang tidak melanggar hukum maupun HAM.

Muktiono menyebut pengibaran atau pengecatan bendera tengkorak ala One Piece merupakan bentuk ekspresi individu atas kegemaran atau kesenangan pribadi.

“Tindakan tersebut bagian dari hak asasi seseorang untuk mencari kesenangan (pursuing happiness). Bisa juga merupakan bentuk protes, sindiran, atau respon terhadap situasi tertentu yang lumrah dari warga negara,” kata Muktiono, Rabu (6/8/2025).

Muktiono menegaskan, pengibaran bendera tersebut tidak diatur sebagai larangan dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.

Selama tidak melecehkan bendera negara, tidak mengganggu ketertiban umum, dan tidak mengancam keselamatan publik, tindakan itu bukanlah kriminal.

“Negara terlalu berlebihan jika mengkriminalisasi pengibaran bendera atau pengecatan lambang One Piece tanpa adanya ancaman nyata,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan, kriminalisasi berlebihan justru akan membuang energi publik dan negara, yang seharusnya fokus pada isu esensial, seperti pemberantasan korupsi, perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, percepatan teknologi, penyediaan lapangan kerja dan upah layak, serta pemerataan pendidikan.

Sebelumnya, aparat keamanan di Kota Malang meminta warga menghapus gambar mirip One Piece di Jalan Lahor, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing.

Gambar yang dibuat anak-anak muda setempat itu viral di media sosial dan menimbulkan teguran dari aparat pada Selasa (5/8/2025) malam.

Warga akhirnya gotong royong menutup gambar mirip One Piece tersebut dengan cat putih demi menghindari polemik berkepanjangan.